MerahPutih.com - Sanksi tegas terhadap peserta pemilihan kepala daerah yang melanggar batasan kerumunan massa atau protokol kesehatan saat pandemi COVID-19 dan Pilkada Seretak, harus diatur dalam pakta integritas.
Dalam rapat bersama Kemendagri, KPU dan Bawaslu, Komisi II DPR, tidak mempersalahkan teknis aturan yang akan memuat tentang sanksi tegas tersebut.
"Sebenarnya sederhana saja, mau bentuk surat edaran, mau bentuk surat pemberitahuan, mau bentuk sumpah bersama, surat cinta, enggak masalah juga. Yang penting itu, sanksinya apa, begitu saja sudah," kata Anggota DPR Johan Budi dikutip Kantor Berita Antara.
Baca Juga:
Puluhan Daerah Masuk Zona Merah, Pemerintah Ngotot Gelar Pilkada
Usulan mengenai pakta integritas dicetuskan pertama kali dalam raker tersebut oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dimana, calon kepala daerah yang akan bertarung pada Pilkada 2020 harus menandatangani pakta integritas mematuhi protokol kesehatan.
Langkah diyakini Tito, untuk mencegah terjadinya klaster penularan COVID-19 dengan menciptakan kerumunan massa saat tahapan Pilkada Serentak 2020. Selama ini, pakta integritas pilkada dan pemilu biasanya hanya pilkada damai, siap menang siap kalah.
Menurut Tito, bisa saja diatur dalam pakta integritas itu bahwa peserta Pilkada 2020 siap didiskualifikasi jika terbukti melanggar protokol kesehatan.
"Mungkin nanti ada materi lain yang dimasukkan. Soal bagaimana kalau dalam pakta integritas tersebut, para kontestan sanggup mematuhi," ujarnya.
Kementerian Dalam Negeri sudah mendorong kepala daerah membuat perda untuk pengaturan mengenai kepatuhan protokol kesehatan COVID-19. Saat ini, sudah ada 33 provinsi memiliki aturan tersebut dan 174 oleh pemerintah kabupaten/kota. Aturan tersebut agar Satpol PP bisa menegakkan aturan protokol kesehatan saat tahapan pilkada.
Baca Juga:
Kontak Dekat dengan Menteri Edhy, Gubernur NTT Belum Rapid Test COVID-19