Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

Fadli Zon: Pembubaran HTI dengan Keppres Kemunduran Demokrasi

Zulfikar Sy - Rabu, 24 Mei 2017

Pemerintah berencana membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan Keputusan Presiden (Keppres) sebagai dasar hukumnya. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, langkah tersebut membuat demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran.

"Menurut saya, tidak benar itu. Itu menarik mundur demokrasi kita," ujarnya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5).

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan, pemerintah bertindak otoriter apabila membubarkan HTI melalui Keppres.

"Kalau dia (pemerintah) pakai Keppres, berarti dia sedang melakukan sesuatu tindakan otoritarian," tegasnya.

Fadli menuding, tujuan pemerintah membubarkan HTI bukan karena organisasi tersebut bertentangan dengan dasar negara, namun untuk membungkam kelompok yang bersebrangan dengan pemerintah.

"Kan tujuannya memang itu, mau membungkam suara-suara yang dianggap antipemerintah, bukan Pancasila ini," tukasnya.

Fadli khawatir di kemudian hari, pemerintah bakal sewenang-wenang dalam membubarkan ormas, meski memakai dalih bertentangan dengan dasar negara.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) akhirnya mengeluarkan pernyataan sikap atas HTI. Pemerintah secara tegas menyatakan akan membubarkan HTI.

Menko Polhukam Wiranto menegaskan, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Menurut Wiranto, keputusan itu bukan berarti pemerintah anti terhadap ormas Islam. Namun, semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Selanjutnya, bekas Ketua Umum DPP Hanura ini menambahkan, pemerintah bakal mengajukan permohonan pembubaran HTI ke pengadilan. Hingga kini, langkah tersebut belum terealisasi dan justru muncul wacana penerbitan Keppres. (Pon)

Baca juga terkait pembubaran HTI dalam artikel: Jokowi Gebuk Ormas Ganggu Pancasila, HTI: Tapi Jangan HTI

Baca Artikel Asli