MerahPutih.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan, bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak termasuk wilayah pertambangan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan wilayah yang ditetapkan dalam keputusan tersebut hanya mencakup sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, bukan kawasan konservasi itu sendiri.
Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri.
ujar Dwi Anggia di Jakarta, Rabu (18/11)
Ia menjelaskan, penetapan wilayah pertambangan tersebut merupakan proses yang telah berlangsung sejak 2013.
Baca juga:
Sisa 80 Ekor, Gubernur Banten Ingatkan Ancaman Perburuan Badak Jawa di Ujung Kulon
Pemprov Banten Pernah Usulkan Wilayah Pertambangan
Saat itu, Pemprov Banten mengusulkan wilayah pertambangan, termasuk Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan laut Banten.
Usulan wilayah perairan tersebut sempat dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.
Namun, Pemprov Banten kembali mengajukan usulan melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015.
Baca juga:
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK kemudian masuk dalam WUP melalui Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali.
Penetapan tersebut kembali dimuat dalam Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Taman Nasional Ujung Kulon Tetap Dilindungi
Adapun, Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 merupakan penetapan ulang sekaligus perbaikan terhadap sebagian ketentuan sebelumnya berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi Banten.
Dwi Anggia menegaskan, keputusan tersebut tidak mengubah status kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.
“Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon,” tegasnya. (knu)