MerahPutih.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengaku kalah cepat soal status tersangka Idrus Marham dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.
Padahal, kata Agus, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan yang berencana mengumumkan langsung status hukum mantan Menteri Sosial tersebut.
"Jadi gini, yang itu (status Idrus) kami sebenarnya kedahuluan, jadi nanti sebenarnya Bu Basaria akan ada konpers," kata Agus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/8).
Agus masih enggan bicara lebih jauh mengenai status hukum Idrus dalam kasus yang telah menjerat mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited Johannes B Kotjo.
Agus meminta awak media menunggu konferensi pers yang rencananya bakal digelar hari ini. Menurut dia, dalam konferensi pers nanti, pihaknya akan menjelaskan alasan penetapan tersangka sekaligus pasal yang menjerat mantan Sekjen Partai Golkar itu.
"Jadi saya hanya mengklarifikasi akan ada konpers tersendiri. Biarkan nanti yang mengumumkan, mengenai status Pak Idrus Marham. Biar nanti pengumuman saja," tandas Agus.
Sebelumnya, Idrus mengumumkan dirinya mundur dari kabinet. Politikus Golkar itu telah mengirimkan surat resmi pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini.
"Saya juga mundur dari kepengurusan Partai Golkar," kata Idrus, saat menggelar jumpa pers singkat wartawan di Istana Presiden, setelah jam Salat Jumat (24/8).
Kepada wartawan, Idrus menjelaskan pengunduran dirinya sebagai Mensos dan keanggotaan Golkar karena terkait dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 di Provinsi Riau.
"Pada hari ini, tadi saya menghadap Bapak Presiden pukul 10.30 WIB. Saya lakukan ini setelah kemarin saya mendapatkan surat pemberitahuan tentang penyidikan saya terkait kasus yang dilakukan oleh Enny dan Koco. Berdasarkan surat itu, saya mengambil langkah, maka itu saya menghadap Presiden untuk mengajukan surat pengunduran diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral saya," tutur politikus Golkar itu. (Pon)