DPRD DKI Pertanyakan Program Jitu Pramono Atasi Banjir

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Justin Adrian Untayana mempertanyakan trobosan jitu Gubernur Pramono Anung dalam mengatasi masalah banjir. Pasalnya, persoalan klasik tiap tahun itu masih saja terjadi menyusahkan warga Ibu Kota.

"Masyarakat mengharapkan terobosan dalam penanggulangan banjir. Isu ini tidak bisa diatasi secara ‘ketengan', tapi harus fokus menyisir akar-akar permasalahannya," kata Justin kepada wartawan, Senin (26/1).

Justin mengingatkan sedikitnya ada tiga penyebab banjir Jakarta. Penyebab pertama yakni banjir lokal akibat curah hujan tinggi. Ia meyakini banjir itu masih terus terjadi di Jakarta akibat tata kelola kota yang tak beraturan.

"Sementara, debit air yang besar sudah tidak bisa ditampung lagi oleh saluran-saluran air kita karena tata kota semrawut yang membuat Jakarta kehilangan banyak ruang hijau dan menghambat aliran serta pengembangan jaringan saluran mikro. Contohnya, ruko-ruko, rumah-rumah, dan bangunan-bangunan yang menutup saluran ataupun mencaplok fungsi resapan," urainya.

Menurut dia, Pemerintah DKI Jakarta harus tegas menerapkan kewajiban 30 persen areal resapan hijau untuk setiap pembangunan, termasuk rumah. Belum lagi, kata dia, gedung-gedung dan kantor-kantor di Jakarta banyak yang melakukan eksploitasi tanah dalam yang mengakibatkan penurunan permukaan tanah dan menambah titik banjir. "Mudah saja sebenarnya mengidentifikasi pelanggar-pelanggar seperti itu, tinggal di cek saja apakah tagihan PAM bulanan mereka wajar atau tidak dengan kegiatan usahanya," ucapnya.

Baca juga:

Atasi Banjir Jakarta, Pemprov DKI Prioritaskan Normalisasi 3 Sungai

Masalah kedua yang disinggung Justin sebagai penyebab terjadinya banjir di Jakarta yakni banjir kiriman. Baru setelahnya, ia menyorot kenaikan air laut yang mengakibatkan banjir rob di wilayah pesisir. Ia mendorong agar Pemerintah DKI mengalokasikan waktu dan sumber dayanya dalam jangka panjang untuk mengatasi banjir dengan mengidentifikasi penyebab-penyebab utamanya. "Memang Gubernur tidak bisa menangani seluruh masalah utama DKI secara berbarengan, karena 5 tahun jabatannya tidak akan cukup untuk menyelesaikan semuanya," ujarnya.

"Bila memang mau mengatasi banjir, program dan anggaran harus diprioritaskan untuk penanggulangan banjir dalam waktu 1-2 tahun dari 5 tahun jabatannya. Barulah di akhir jabatannya itu dapat tercapai kemajuan yang signifikan dalam penanganan banjir di DKI," tambahnya.

Justin menilai program-program penanggulangan banjir Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono selama ini masih hanya sebagian kecil dari apa yang harusnya dilakukan.

"Jadi penanganan saat terjadi banjir sekarang ini, sesungguhnya hanyalah hal kecil dari seluruh rangkaian upaya yang semestinya dikonsentrasikan gubernur untuk menanggulangi banjir," tutupnya.(Asp)

Baca juga:

DPRD Tagih Janji Gubernur Pramono Banjir Jakarta Surut 1,5 Jam dengan Sistem Pompa