MerahPutih.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Kholid, menolak rencana alih fungsi lahan konservasi seluas 8 hektare di Hutan Kota Universitas Indonesia (UI), Depok, untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Kholid menilai, pembangunan fasilitas pendidikan tidak seharusnya mengorbankan kawasan hutan kota yang memiliki fungsi ekologis penting. Menurutnya, peningkatan akses pendidikan dan pelestarian lingkungan harus berjalan beriringan.
Kami menolak rencana ini. Hutan kota adalah paru-paru hijau dengan fungsi ekologis yang sangat penting. Apalagi, hutan UI memiliki fungsi riset dan pendidikan yang juga punya nilai strategis bagi masa depan bangsa.
tegas Kholid, Rabu (18/11)
Ia menegaskan, PKS mendukung penuh program Sekolah Rakyat sebagai upaya negara memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Baca juga:
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
DPR Ingatkan Risiko Banjir jika Hutan Kota UI Dipakai untuk Sekolah Rakyat
Namun, pembangunan fasilitas pendidikan tersebut tidak boleh dilakukan dengan mengurangi kawasan hutan konservasi.
Kholid menjelaskan, Hutan Kota UI memiliki fungsi hidrologis penting sebagai daerah tangkapan dan resapan air alami bagi wilayah Depok dan sekitarnya.
Pengurangan tutupan hijau hingga 8 hektare dikhawatirkan dapat meningkatkan risiko banjir, menurunkan kualitas udara, serta mengganggu keanekaragaman hayati.
Baca juga:
Cak Imin Bantah Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Hutan Kota UI, Sebut Belum Ada Keputusan
Mengorbankan hutan UI sebagai paru-paru kota demi pembangunan fisik bukanlah solusi yang berkelanjutan.
Jika luasan hutan makin berkurang dan ekosistem rusak, generasi muda yang sedang kita didik di bangku sekolah justru akan menanggung dampak krisis lingkungan di masa depan.
tambah Kholid
Menurut Kholid, Hutan Kota UI juga memiliki nilai strategis karena selama ini Universitas Indonesia dikenal sebagai salah satu pelopor kampus hijau atau green campus.
Ia menilai, perubahan kawasan hutan menjadi area pembangunan dapat mencederai identitas akademik dan komitmen lingkungan yang selama ini dibangun UI.
Baca juga:
Gubernur Pramono Tolak Rencana Kemensos Bangun Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI
Jadi, Fraksi PKS di DPR RI mendesak pemerintah membatalkan penetapan lokasi proyek Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI.
Kholid juga mengajak sivitas akademika, mahasiswa, pegiat lingkungan, dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal kelestarian kawasan tersebut.
8 Hektare Hutan Kota UI Disiapkan untuk Sekolah Rakyat
Sekadar informasi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pemerintah akan membangun Sekolah Rakyat di kawasan hutan kota Universitas Indonesia (UI).
"Hutan Kota UI itu ada 100 hektare lebih. Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat," ujar Gus Ipul, Senin (16/11).
Ia mengatakan. Kementerian Sosial (Kemensos) akan melakukan pengecekan tempat dan menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemprov DKI Jakarta dan UI.
Direktorat Humas, Media, Pemerintah dan Internasional UI menjelaskan bahwa lahan yang diusulkan untuk rencana ini bukan merupakan bagian dari kawasan hutan kota. (knu)