Merahputih.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendesak BPJS Ketenagakerjaan agar merancang kebijakan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan spesifik pekerja perempuan.
Minimnya integrasi perspektif gender dalam sistem jaminan sosial nasional saat ini memicu kekhawatiran mengenai efektivitas perlindungan bagi kaum buruh wanita.
Urgensi Fasilitas Biologis dan Hak Reproduksi
Netty menekankan bahwa kebutuhan biologis dan sosial pekerja perempuan berbeda secara fundamental dengan laki-laki. Oleh karena itu, skema perlindungan tidak boleh menggunakan pendekatan yang seragam.
Baca juga:
Bayi Baru Lahir Otomatis Jadi Peserta BPJS Kesehatan Diklaim Percepat Layanan
“Pekerja itu bukan hanya laki-laki, tetapi juga perempuan. Mereka memiliki kebutuhan yang berbeda dan harus diakomodasi dalam kebijakan,” ujar Netty dengan tegas.
Ia merinci bahwa kebutuhan spesifik tersebut mencakup perlindungan selama masa kehamilan, proses persalinan, hingga periode menyusui. BPJS Ketenagakerjaan seharusnya memberikan dukungan nyata melalui penyediaan fasilitas yang memadai di lingkungan kerja.
“Ada kebutuhan seperti ruang laktasi, fasilitas penitipan anak, serta perlindungan selama masa kehamilan. Ini harus menjadi bagian dari sistem perlindungan,” tambah Legislator dari Fraksi PKS tersebut.
Representasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan
Selain infrastruktur fisik, Netty menyoroti ketimpangan suara perempuan dalam struktur kelembagaan BPJS Ketenagakerjaan. Kehadiran perempuan dalam proses pengambilan kebijakan menjadi kunci utama agar regulasi yang lahir mencerminkan realitas di lapangan.
“Suara perempuan sering kali tidak terdengar, padahal pengalaman hidup perempuan sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang adil,” jelasnya.
Baca juga:
Hanya Bayi Baru Lahir dari Orang Tua PBI yang Otomatis Aktif BPJS-nya
Peningkatan kualitas perlindungan bagi pekerja perempuan diyakini bakal memberikan efek domino terhadap kesejahteraan keluarga Indonesia. Komisi IX DPR RI berkomitmen terus mengawal agar BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya mengejar target jumlah peserta, tetapi juga memastikan kualitas jaminan sosial yang adil dan responsif gender.
“Kalau pekerja perempuan terlindungi dengan baik, maka dampaknya tidak hanya pada individu, tetapi juga pada keluarga dan generasi berikutnya,” tutup Netty.