Dinilai Radikal, BMI Sebut HTI Harus Dibubarkan
Minggu, 09 Juli 2017 -
Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bukanlah organisasi keagamaan dan organisasi sosial. Namun, HTI merupakan organisasi politik yang bertujuan merebut kekuasaan.
"HTI jauh lebih radikalisme karena ingin meruntuhkan Pancasila dan diganti dengan khilafah," ujar Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Banteng Muda Indonesia (BMI) Mixil Minamunir dalam diskusi bertajuk "Mendorong Realisasi Pemerintah Atas Pembubaran Hizbut Tahrir Indonseia" di Kantor DPP BMI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/7).
Oleh karena itu, Mixil mengajak seluruh stakeholder untuk menjaga dan mempertahankan Pancasila dan NKRI dengan menutup seluruh ruang kegiatan HTI yang dapat mempengaruhi runtuhnya Pancasila dan NKRI.
"Yang kita harus lakukan saat ini menutup setiap jalan dan membubarkan kegiatan HTI yang dapat meruntuhkan Pancasila," tegasnya.
Sementara Ketua DPN Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Donny Gahral menilai, ideologi HTI dilarang karena tidak mengenal dan tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi negara.
"Yang dibutuhkan saat ini adalah dukungan publik dan dukungan seluruh aparatur negara," katanya.
Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Hanura, Wisnu Dewanto menyebutkan, HTI telah lari dari kesepakatan nilai bangsa. Indonesia kuat karena bersatu dari beberapa perbedaan dan keanekaragaman antar suku, budaya, ras dan agama.
"Kalau zaman dulu Wali Songo berdakwah tidak dengan radikalisme, tapi HTI sebaliknya," pungkas Wisnu. (Pon)
Baca berita terkait Hizbut Tahrir Indonesia lainnya di: Pembubaran HTI Lebih Mudah Jika Aparatur Negara dan Publik Satu Suara
