Pembubaran HTI Lebih Mudah Jika Aparatur Negara dan Publik Satu Suara

Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) hingga kini belum juga terealisasi meskipun pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto secara tegas sudah menyatakan ideologi khilafah bertentangan dengan Pancasila.

Menurut Ketua DPN Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Donny Gahral, kendati pemerintah sudah menyatakan bakal membubarkan HTI, namun pemerintah belum mendapat dukungan luas dari publik terkait pembubaran itu.

"Yang dibutuhkan pemerintah adalah dukungan publik," ujar Donny dalam diskusi bertajuk 'Mendorong Realisasi Pemerintah atas Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia' di kantor DPP BMI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/7).

Donny menilai, selain publik, dukungan dari pihak militer dan aparatur negara juga dibutuhkan oleh pemerintah. Menurutnya, dengan didukung oleh kedua unsur tersebut, pembubaran HTI akan legitimate dan efektif.

"Ini harus didukung militer, bahwa ini siap didukung oleh aparatur negara," tegasnya.

"Ketika aparatur negara dan publik belum satu suara untuk pentingnya HTI dibubarkan, maka akan lebih sulit," sambung Donny.

Donny berpendapat, untuk membubarkan HTI, ada dua jalan yang dapat ditempuh oleh pemerintah. Pertama, menggunakan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu).

"Ketika presiden gunakan diskresi itu, dibutuhkan support total dari rakyat dan militer," tandasnya.

Kedua, lanjut Donny, bisa melalui jalur pengadilan. Namun, dengan cara ini HTI melalui kuasa hukumnya bakal melakukan perlawanan dengan meminta pemerintah membuktikan kalau HTI tidak sejalan dengan Pancasila.

"Apa kita bisa sebut khilafah itu sebagai ideologi terlarang? Bisa, tentu bisa. Pancasila itu basisnya nasionalisme, sedangkan Hizbut Tahrir itu internasionalisme," pungkas Donny. (Pon)

Baca berita terkait Hizbut Tahrir Indonesia lainnya di: BMI Tagih Janji Wiranto dan Presiden Jokowi untuk Bubarkan HTI