Merahputih.com - Aksi unjuk rasa yang memanas pada Kamis (27/8) harus diwarnai dengan perusakan CCTV di kawasan Pejompongan oleh oknum tak bertanggung jawab.
Insiden CCTV dirusak ini sangat disayangkan karena justru merugikan masyarakat luas yang sehari-hari bergantung pada fasilitas publik tersebut untuk keamanan bersama.
Baca juga:
Polisi Bubarkan Aksi Demo 27 Agustus di Gedung DPR dengan Water Cannon
Kepala Diskominfotik DKI Jakarta, Marulina Dewi, secara tegas menyoroti buntut dari aksi unjuk rasa yang berujung vandalisme ini.
Padahal, fasilitas publik berupa kamera pengawas ini punya peran yang sangat krusial; mulai dari mencegah aksi kriminal, memantau kualitas pelayanan kota, hingga membantu mengatur ruwetnya lalu lintas ibu kota.
Wajar saja jika insiden CCTV Pejompongan dirusak ini memicu kekecewaan mendalam dari pihak pemerintah provinsi.
Fungsi Vital yang Hilang Akibat Vandalisme
Sebenarnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sama sekali tidak anti-kritik atau melarang warganya bersuara. Mereka selalu membuka pintu lebar-lebar bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi di ruang publik.
Namun, kebebasan berekspresi tentu harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab, bukan malah merugikan fasilitas yang dibangun dari uang rakyat.
Marulina menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat aset kota dihancurkan begitu saja.
Kami mengimbau agar aksi penyampaian pendapat dilakukan secara tertib, tidak disertai tindakan anarkis maupun vandalisme,
ujar Marulina.
Ancaman Jalur Hukum untuk Pelaku
Lebih lanjut, ia juga mewanti-wanti bahwa setiap tindakan perusakan terhadap fasilitas umum akan diseret ke jalur hukum. Laporan resmi kepada aparat penegak hukum akan segera dibuat agar oknum yang terlibat bisa ditindak sesuai aturan yang berlaku.
Jangan sampai penyampaian aspirasi justru merusak fasilitas yang dibangun untuk kepentingan masyarakat sendiri,
tambahnya.
Pada akhirnya, Jakarta adalah rumah kita bersama. Kalau fasilitasnya hancur, yang repot dan dirugikan juga warga kota ini sendiri.
Mari kita jaga fasilitas publik dan saling mengingatkan, agar hak berdemokrasi tetap bisa berjalan nyaring tanpa harus mengorbankan rasa aman dan kenyamanan warga Jakarta.