MerahPutih.com — Badan Gizi Nasional (BGN) menjadikan data peserta didik dalam sistem Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai acuan penetapan penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, penyaluran MBG harus didasarkan pada identitas penerima yang jelas dan terverifikasi. Karena itu, sekolah diminta memastikan data peserta didik dalam sistem pemerintah telah diperbarui.
BGN hanya akan memberikan menu ompreng yang by name by address-nya jelas,
kata Sudaryono saat meninjau pembagian MBG di SDN Cot Meuraja, Aceh Besar dikutip Rabu (14/10).
Sudaryono mencontohkan, sekolah dengan 500 siswa tidak otomatis mendapatkan alokasi makanan untuk seluruh siswa apabila data yang tercatat dalam sistem Kemendikdasmen menunjukkan jumlah lebih sedikit.
Baca juga:
5 Ribu Dapur MBG Ditargetkan Sajikan Prasmanan Sampai Akhir Tahun
Dalam kondisi tersebut, data di sistem menjadi dasar penetapan jumlah penerima manfaat. Kebijakan ini menempatkan akurasi data sebagai salah satu faktor penentu penyaluran MBG.
Ketidaksesuaian data berpotensi membuat jumlah penerima yang diakui dalam sistem berbeda dari jumlah siswa yang hadir atau terdaftar di sekolah.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, BGN meminta guru dan kepala sekolah memperbarui identitas peserta didik, termasuk nomor induk siswa dan data sekolah.
Menurut Sudaryono, pembaruan yang masuk ke sistem dapat ditindaklanjuti dalam waktu 1 x 24 jam.
Caranya adalah guru atau kepala sekolah memperbarui data terbaru siswanya. Karena ada nomor induk sekolah dan nomor induk siswanya, itu diperbarui ke sistem. Dalam 1 x 24 jam terbarui, maka kemudian kami menindaklanjuti itu,
ujar politikus Gerindra ini.
Pendataan serupa juga diberlakukan bagi kelompok penerima manfaat di posyandu, madrasah, dan pondok pesantren.
Dengan demikian, ketepatan data tidak hanya menyangkut distribusi makanan di sekolah, tetapi juga kelompok penerima MBG lainnya. Pendataan berbasis identitas diperlukan agar dampak program dapat dipantau, termasuk perkembangan fisik dan kehadiran siswa di sekolah.
Akurasi data menjadi persoalan penting dalam pelaksanaan program. Pemutakhiran data harus memastikan tidak ada penerima yang terlewat hanya karena informasi administratif belum diperbarui, sekaligus mencegah penyaluran makanan yang tidak sesuai dengan jumlah penerima terverifikasi. (*)