MerahPutih.com - Kepolisian Resor Mimika, Papua, mengantisipasi rencana adanya aksi buruh pada Selasa (8/8). Aksi di Papua serentak dengan demonstrasi buruh yang digelar di beberapa wilayah seluruh Indonesia.
Kapolres Mimika AKBP Victor Dean Mackbon mengatakan, sejauh ini jajarannya belum menerima laporan atau pemberitahuan akan adanya aksi buruh di Timika.
"Sampai sekarang belum ada surat pemberitahuan akan adanya aksi buruh di Timika. Tapi kami tetap mengantisipasi. Jika memang ada pihak yang mau melaksanakan aksi demonstrasi maka ada aturan main yang harus dipatuhi," kata Victor di Timika, Senin (7/8).
Menurut dia, semua kelompok yang akan menggelar penyampaian pendapat di muka umum maka wajib memberitahukan kegiatan mereka kepada pihak kepolisian setempat.
Adapun isu utama terkait buruh di Timika yaitu masih terkait kasus mogok ribuan pekerja PT Freeport Indonesia dan sejumlah perusahaan subkontraktornya semenjak April dan Mei lalu.
Hingga kini para buruh tersebut masih terus memperjuangkan nasib mereka, meskipun PT Freeport Indonesia dan perusahaan subkontraktornya telah memberhentikan sekitar lebih dari 7.000 karyawan yang ikut mogok kerja.
Pemberhentian ribuan pekerja PT Freeport dan perusahaan subkontraktornya tersebut dengan alasan mereka mengundurkan diri secara sukarela setelah dipanggil beberapa kali namun tidak pernah mengindahkan panggilan dari perusahaan tempat mereka bekerja.
Adapun aksi buruh di seluruh Indonesia pada 8 Agustus 2017 disponsori oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Rencananya aksi tersebut akan berlangsung serentak di sejumlah tempat di Indonesia seperti Aceh, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gotontalo, dan Kalimantan Selatan.
Ada tujuh isu utama yang diangkat oleh para buruh dalam aksinya kali ini yaitu menolak penurunan nilai Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang akan diberlakukan Menteri Keuangan.
KSPI juga akan menyoroti semakin anjloknya daya beli buruh sebagai dampak dari semakin banyaknya buruh yang terkena PHK, penolakan terhadap rencana penetapan nilai upah industri padat karya di bawah nilai upah minimum, dan kampanye tentang kenaikan upah minimum +50.
Selain itu, KSPI juga akan melakukan uji materi UU Pemilu, khususnya pasal mengenai presidential threshold 20 persen, mendesak proses hukum terhadap jajaran Direksi BPJS Kesehatan yang mencabut pelayanan pekerja yang terkena PHK serta mendorong perdamaian dan kemanusiaan, sebagai bentuk solidaritas untuk pembebasan Masjid Al Aqsa di Yerusalem. (*)
Sumber: ANTARA