MerahPutih.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan seluruh sektor siap menerapkan kebijakan wajib Biodiesel 50 atau B50 menjelang peresmian oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan berlangsung bulan Juli 2026.
B50 diklaim telah diujicobakan di berbagai kendaraan, seperti alat berat, kapal, kereta api, hingga sejumlah kendaraan lain seperti tambang, ekskavator, dan alat pertanian.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan 29 dari 126 terminal bahan bakar minyak (BBM) Pertamina siap mendistribusikan Biodiesel 50 (B50) dalam bentuk Biosolar ke berbagai SPBU dan juga industri.
Kitty mengatakan jumlah terminal tersebut akan terus bertambah secara bertahap selama masa transisi.
Baca juga:
Bahlil Resmi Berlakukan Biodiesel B50 Mulai 1 Juli 2026, Ini Aturan dan Sanksinya
Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak Solar Sebesar 50 persen, terdapat masa transisi bagi badan usaha bahan bakar minyak yang masih memiliki persediaan bahan bakar nabati jenis biodiesel untuk pencampuran sebesar 40 persen atau B40.
Badan usaha yang masih memiliki persediaan B 40 diberi kesempatan untuk menyalurkan bahan bakar tersebut sampai dengan tanggal 30 September 2026, sesuai dengan standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan.
Kami masih terus melakukan monitoring untuk memastikan distribusi B50 berjalan lancar, sampai ke lembaga penyalur, dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat,
ujar Kitty.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahan bakar biodiesel B50 segera diluncurkan pada bulan Juli 2026. Jika B50 telah berlaku, Presiden yakin ada banyak penghematan.
Saya perkirakan tiga tahun lagi, maksimal empat tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau impor apa pun untuk BBM kita, untuk energi kita,
ujar Presiden Prabowo.
Kemandirian energi dan ketahanan energi mutlak dibutuhkan oleh rakyat Indonesia mengingat dampak yang dapat dialami masyarakat manakala gejolak terjadi di negara-negara penghasil minyak ataupun rute-rute distribusi minyak sebagaimana yang saat ini terjadi di Selat Hormuz. (*)