MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan strategis yang signifikan untuk memperkuat pemulihan ekonomi nasional dan mempercepat reformasi struktural.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pencapaian target pertumbuhan ekonomi akan tergantung pada efektivitas langkah-langkah pengendalian pandemi.
Baca Juga:
Begini Posisi Cadangan Kekayaan Mineral Indonesia dan Investasinya
"Pemerintah terus memperkuat pengendalian pandemi untuk memastikan pencegahan dan penanganan yang lebih efektif," kata Airlangga dalam pernyataan di Jakarta, Jumat (26/11).
Ia memastikan, berbagai strategi akan diupayakan pemerintah untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi yang mulai terjadi pada 2021 termasuk mendorong vaksinasi dan mengoptimalkan protokol kesehatan.
"Penguatan di hulu akan dilakukan melalui percepatan vaksinasi, peningkatan testing dan tracing, serta pengendalian mobilitas masyarakat melalui pembatasan kegiatan (PPKM) dan peningkatan disiplin protokol kesehatan," katanya.
Menurut dia, percepatan program vaksinasi itu akan bisa menciptakan herd immunity secara nasional serta berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi.
Ia mengatakan, dengan membaiknya kondisi internal, yang diiringi oleh pemulihan permintaan global serta surplus neraca perdagangan selama 18 bulan berturut-turut, maka fundamental ekonomi akan terus terjaga.
Tidak hanya itu, menurut dia, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi juga akan terjadi melalui berbagai upaya transformasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan sosial serta keluar dari middle income trap dalam jangka menengah panjang.
Salah satu upaya tersebut adalah dengan memperluas kemudahan dalam bidang penanaman modal dengan membuka 246 bidang usaha prioritas untuk investasi yang disertai insentif fiskal maupun nonfiskal.
"Bidang usaha yang menjadi prioritas itu terutama industri yang berorientasi ekspor dan berteknologi tinggi, mengingat keduanya merupakan mesin pertumbuhan bagi perekonomian Indonesia," katanya. (Asp)
Baca Juga:
Jokowi Perintahkan Izin Investasi Diserahkan ke Tempat Investor