MerahPutih.com - Pemerintah bersama pemangku kepentingan telah menyelesaikan pembangunan 4.401 unit hunian sementara (huntara) di seluruh Aceh.
"Pembangunan huntara telah rampung 4.401 unit atau setara dengan 26 persen dari jumlah keseluruhan yang saat ini sedang dan akan terus dibagun sebanyak 15.956 unit," kata Kepala Satuan Tugas Kewilayahan (Kasatgaswil) Aceh Safrizal Zakaria Ali.
Pemerintah melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) akan terus mengawal sampai semua tercapai.
"Kita kebut dan terus percepat" kata Safrizal di Jakarta, Jumat (6/2).
Baca juga:
48 Rumah Warga Korban Longsor Cisarua Bakal Direlokasi, Segera Dapat Huntara
Ribuan huntara tersebut tersebar di berbagai kabupaten/kota terdampak. Kabupaten Aceh Utara menjadi daerah dengan jumlah terbanyak, yakni 1.015 unit, kemudian Kabupaten Aceh Tamiang 1.000 unit, Kabupaten Gayo Lues 530 unit, Kabupaten Aceh Timur 529 unit, dan Kabupaten Bener Meriah 455 unit.
Selanjutnya Kabupaten Pidie Jaya 410 unit, Kabupaten Aceh Tengah 300 unit, Kabupaten Nagan Raya 70 unit, Kota Lhokseumawe 50 unit, Kabupaten Pidie 12 unit, dan Kota Langsa 30 unit.
Ia memaparkan, dengan kemajuan signifikan pembangunan huntara pasca dibentuknya Satuan Tugas Wilayah Aceh , maka jumlah pengungsi yang mendiami tenda-tenda darurat juga terus mengalami penurunan.
"Dampak dari semakin banyak huntara selesai yakni jumlah pengungsi berkurang. Menurut laporan Posko Transisi, jumlah pengungsi di Aceh terus menurun signifikan dan saat ini masih terdapat 19.019 kepala keluarga yang masih tersebar di 986 titik pengungsian di 10 kabupaten/kota," ujarnya.
Safrizal menambahkan, aspek pemulihan ekonomi juga mulai bergerak, di antaranya sekitar 465 pasar rakyat di Aceh telah kembali aktif untuk membantu menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
Selain itu, juga terdapat 641 rumah ibadah telah kembali difungsikan yang menandai pulihnya kehidupan sosial dan keagamaan warga.
Di sektor pembersihan lumpur, kata dia, dari 235 lokasi sasaran pembersihan di Aceh oleh Kementerian PUPR, sebanyak 129 lokasi telah selesai ditangani, sementara 106 lokasi lainnya masih dalam proses.
"Pembersihan ini menjadi fondasi penting untuk memulihkan permukiman, fasilitas umum, dan aktivitas ekonomi warga, termasuk komplek kantor Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang sudah siap digunakan setelah sebelumnya terkena dampak yang parah," kata Safrizal. (*)