MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto memiliki 11 program prioritas sesuai janji kampanye membangun Indonesia.
Paling tidak, di awal pemerintahnnya 11 program prioritas itu menyerap dana sebesar Rp 446,24 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan APBN terus dioptimalkan sebagai instrumen shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung dunia usaha, menciptakan kesempatan kerja dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi.
Hal itu diwujudkan melalui berbagai kebijakan ekonomi yang disiapkan sebagai respons kebijakan "countercyclical".
Baca juga:
Sidang Paripurna DPR Bahas Penyampaian Pandangan Fraksi Atas KEMPPKF RAPBN 2026
Secara rinci, anggaran untuk kesebelas program tersebut, yaitu:
- Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp 121 triliun;
- Program 3 juta rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rp 41,88 triliun;
- Koperasi Desa Merah Putih Rp 200 triliun;
- Sekolah Rakyat Rp 11,6 triliun;
- Sekolah Unggul Garuda Rp 2 triliun;
- Rehabilitasi sekolah Rp19,5 triliun;
- Cek Kesehatan Gratis (CKG) Rp 3,4 triliun;
- Penuntasan Tuberkulosis Rp 1,5 triliun;
- Pembangunan RS berkualitas Rp 1,7 triliun;
- Lumbung pangan Rp 23,16 triliun;
- Pembangunan bendungan dan irigasi Rp 20,5 triliun.
Di samping itu, pemerintah juga telah mencairkan gaji ke-13 bagi ASN/TNI/Polri dan pensiunan. Per 2 Juni 2025 pukul 16.00 WIB, realisasi pencairan gaji ke-13 untuk ASN pusat yaitu sebesar Rp 10,54 triliun yang diterima oleh 1,79 juta pegawai/personel.
Dari nilai itu, sebesar Rp 5,5 triliun diterima oleh 715,03 ribu PNS/pejabat negara, Rp 2,68 triliun diterima 492,9 ribu prajurit TNI, Rp380 miliar diterima 99,35 ribu pegawai PPPK, Rp 110 miliar diterima 14,76 ribu pegawai PPNPN, dan Rp1,86 triliun diterima 472,74 ribu anggota Polri.
Sementara realisasi untuk pensiunan telah mencapai Rp 10,54 triliun yang diterima oleh 3,18 juta pensiunan (setara 86,78 persen), di mana pencairannya dilakukan melalui PT Taspen sebesar Rp10,11 triliun dan PT Asabri Rp 430 miliar.
Adapun untuk ASN daerah telah terealisasi Rp 100 miliar untuk 20,89 ribu pegawai. Pencairan itu baru dilakukan oleh 3 dari 546 pemerintah daerah.
Dan juga pemerintah juga menggulirkan paket stimulus ekonomi senilai Rp 24,44 triliun untuk menjaga laju pertumbuhan dan memperkuat stabilitas perekonomian nasional.