Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara dugaan tindak pidana penistaan agama dengan tersangka Panji Gumilang sudah lengkap (P-21) baik secara formal dan materiel.

Hoaks dengan muatan isu Pemilu 2024 naik hampir 10 kali lipat dalam satu tahun terakhir.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meminta Jenderal Agus sebagai KSAD untuk melanjutkan program-program kerja yang telah dicanangkan Jenderal Dudung Abdurachman di periode lalu.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Jawa Barat (Jabar) siap memenangkan pasangan bakal capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) di Pilpres 2024.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut kasus cacar monyet atau monkeypox (mpox) pertama kali ditemukan di Indonesia pada Agustus 2022. Namun, baru-baru ini angkanya melonjak menjadi belasan kasus positif.

Belum tahu persis kapan Sandiaga akan mengajukan cuti untuk melakukan kampanye.

Anggota DPR RI Syaiful Huda berharap seluruh ketiga pasangan Capres dan Cawapres secara khusus harus mendapatkan ruang yang sebaik-baiknya di masa kampanye untuk menampilkan gagasan terbaik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto akan mengumumkan hasil tes kesehatan tiga pasangan bakal capres dan cawapres Pilpres 2024 pada hari ini, Jumat (27/10).

Di DKI Jakarta terkonfirmasi 15 kasus cacar monyet.

“Betul SPDP diterima Kejati DKI Jakarta,” ujar Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Ade Sofyan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/10).

MKMK belum dapat menilai apakah putusan itu dapat dibatalkan seandainya sembilan hakim konstitusi itu melanggar kode etik.

Para tersangka teroris yang diringkus berasal dari kelompok jaringan yang berbeda.

Jenderal Agus harus memimpin TNI AD membantu menciptakan pelaksanaan Pemilu 2024 agar berlangsung damai.

Polisi menyebut penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka mencari bukti-bukti dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Beredar sebuah informasi di media sosial X yang mengeklaim bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan penduduk dibawah usia 17 tahun bisa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A apabila telah memiliki SIM C.