Cawapres nomor urut 02 itu dikabarkan ingin sekali bertemu Ahok jika beliau menyanggupinya.

Karenanya para santri meminta para pelaku hoaks dihukum seberat-beratnya. Mereka juga meminta semua elit politik dan tokoh masyarakat untuk mengedepankan politik kejujuran.

"Baginda Tuanku meletakkan jabatan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-15 terhitung 6 Januari 2019 bersamaan 29 Rabiulakhir 1440 H selaras dengan perkara 32 (3) Perlembagaan Persekutuan (Konstitusi Federal)," katanya.

Jangan ada lagi mafia sepak bola di Indonesia. Karena itu kami akan berusaha memperbaiki citra, mutu persepakbolaan nasional," kata Kiai Ma'ruf

Sementara muncikari ES dan TM yang ditetapkan sebagai tersangka karena sengaja mendatangkan korban ke kota Surabaya untuk kegiatan prostitusi.

Pengacara Ahok, I Wayan Sudirta mengatakan bukan hal baru, jika ada yang ingin mengundang Ahok termasuk dari luar negeri.

Berdasarkan hasil survei yang dirilis Lembaga Riset Publik (LRP), elektabilitas Gerindra pada bulan Desember 2018 sebesar 17 persen. Angka ini menurun dibandingkan pada Oktober 2018 yakni 18,6 persen.

Selain itu, Kebohongan Award adalah bentuk tanggung jawab PSI untuk mengedukasi publik agar tidak terjadi normalisasi hoaks.

"Karena jelas-jelas melanggar UU Pornografi dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik," kata Reni Marlinawati

"Saya menyadari bahwa kesalahan dan kekhilafan yang saya lakukan telah merugikan banyak orang," kata Vanessa.

"Pemerintah harus hadir, untuk menghadirkan solusi permasalahan ekonomi sehari-hari mereka. Menciptakan lapangan pekerjaan juga stabilitas bahan pokok dan biaya hidup mereka," kata Sandiaga.

Kasubdit V Cyber Crime Distreskrimsus Polda Jawa Timur AKBP Harissandi menyatakan penyewa jasa prostitusi dari artis VA yang mereka ungkap adalah seorang pengusaha asal Surabaya.

Sejalan dengan itu Sumatera Barat juga masuk lima besar daerah tujuan wisata halal di Indonesia berdasarkan data yang dihimpun oleh Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI).

Hingga pukul 11.30 WIB, VA dan AS belum keluar dari pemeriksaan di Subdit V Ditreskrimsus Polda Jatim.

Direktur Riset SETARA Institute Halili menilai, aksi pembubaran kegiatan tersebut merupakan pelanggaran hak-hak konstitusional warga JAI atas kemerdekaan beragama