"Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden agar program vaksinasi ini jangan dilakukan dan dimulai dengan tergesa-gesa," jelas Zubairi

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, juga didakwa menerima gratifikasi oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menerima suap sebesar Rp45.726.955.000

“Proses penyusunan naskahnya juga akan dilakukan oleh tokoh agama dan akademisi yang biasa berdakwah dan menyampaikan khutbah,” lanjutnya.

"Sampai hari ini dari 12 kasus itu belum satu pun ada penyelesaian," kata Taufan saat konferensi pers secara virtual kepada wartawan Rabu (21/10).

"Agar warga DKI atau masyarakat sipil dapat memantau sebagai bentuk kontrol," papar Misbah

Anggota Komisi VII DPR, Ratna Juwita berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menyelesaikan defisit energi yang terjadi di Indonesia.

Ketua PMI DIY, dr. Suryanto, Sp.PK mengatakan, pada masa awal pandemi di Indonesia yaitu sekitar Maret 2020, stok darah di DIY menurun hingga 40-60 persen

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah menyiapkan skema pengamanan terkait libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 29 Oktober hingga 1 November 2020.

Partai seru bakal tersaji di Allianz Arena, Kamis (22/10) dini hari, kala Bayern Munchen menjamu Atletico Madrid pada laga perdana Grup A Liga Champions.

Ia menegaskan masyarakat yang tetap melakukan wisata atau berlibur ke zona oranye atau merah, maka risiko tertular COVID-19 jauh lebih tinggi

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Solo mulai melakukan pemindahan sejumlah pohon di Lapangan Kota Barat, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah.

Sosok mayat perempuan ditemukan di dalam mobil saat kondisi mobil Xenia AD 5126 EA terbakar habis, Selasa (20/10) malam pukul 22.00.

Tiga oknum relawan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menjadi tersangka kasus penganiayaan polisi saat adanya aksi massa di DPRD Jawa Barat.

Permohonan Legislative Review ini dilakukan KSPI untuk menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Senin (5/10) lalu.