Komite Reformasi Polri nantinya akan meminta masukan dari berbagai pihak terkait reformasi kepolisian, termasuk kepada Polri.

Pemerintah mendorong agar peserta membuka akun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memudahkan proses pencairan honor untuk mereka yang magang.

Menko PMK menjelaskan TBC merupakan masalah bangsa yang harus ditangani secara menyeluruh oleh semua pihak.

Petinggi Partai Buruh Said Salahudin menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 memerintahkan agar adanya pembentukan UU baru tentang Ketenagakerjaan, bukan revisi terhadap UU yang lama.

Sebanyak 77 korban luka-luka telah dibawa ke sejumlah rumah sakit terdekat, yaitu 34 orang ke RSUD Sidoarjo, 38 orang ke RS Siti Hajar, dan empat orang ke RS Delta Surya.

KPAI menerima 203 laporan pengaduan melalui Sistem Informasi Sahabat Anak (SIGA) yang memperkuat temuan awal.

Direktur Utama ADHI Entus Asnawi mengungkapkan pihaknya telah menerima penegasan dari Kementerian Keuangan bahwa pembayaran piutang proyek LRT akan dilakukan melalui KAI.

La Piccirella mengatakan selain kapal angkatan laut Italia dan Spanyol yang memberikan perlindungan bagi armada tersebut, tiga negara lainnya sedang mempertimbangkan.

Berdasarkan instruksi Presiden, setiap Kopdes harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung, seperti gudang dan gerai, agar operasionalnya berjalan secara optimal dan sesuai dengan standar ideal.

Pemerintah juga berencana mengembangkan sayap usaha koperasi melalui pembangunan supermarket koperasi di setiap kabupaten, hypermarket di tingkat provinsi, hingga pusat distribusi nasional untuk menampung produk lokal.

Hingga berita ini ditulis belum ada keterangan resmi mengenai jumlah korban maupun penyebab kejadian tersebut.

Rentang waktu pemberlakuan tersebut bisa berubah, terutama saat dilakukan review setelah implementasi berlangsung.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera sebelumnya merupakan inisiatif kementerian teknis terkait saat itu yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Trump menyalahkan Demokrat atas penutupan tersebut karena kebuntuan negosiasi pendanaan sementara di Kongres.

Penutupan menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp22 triliun pada periode September-Desember 2025, bahkan Rp 45 triliun sampai tahun 2026.