Headline

Wapres Jusuf Kalla Sarankan Kabinet Jokowi-Ma'ruf Kolaborasi Parpol dan Profesional

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 02 Juli 2019
 Wapres Jusuf Kalla Sarankan Kabinet Jokowi-Ma'ruf Kolaborasi Parpol dan Profesional

Wapres Jusuf Kalla (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Dalam pemerintahan periode kedua kepresidenannya, komposisi kabinet menjadi salah satu tugas berat pertama Presiden terpilih, Joko Widodo.

Betapa tidak, banyaknya partai pendukung yang berharap mendapat jatah menteri di satu sisi akan berbentur dengan aspirasi masyarakat yang menginginkan kabinet profesional atau zaken kabinet pada tepi yang lain.

Lantas, bagaimana Jokowi-Ma'ruf mengakomodir kedua kepentingan tersebut agar bisa diterima semua kalangan?

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan agar Presiden Jokowi memadukan komposisi kabinet dari kalangan partai politik (parpol) dan kaum profesional.

Menurut JK, kabinet mendatang harusnya diisi kombinasi antara Menteri dari parpol dengan profesional.

"Dimanapun terjadi kalau partai pendukung itu disamping mendukung di DPR juga bekerja bersama di kabinet wajar saja," kata Wapres JK di kantornya Jakarta Pusat, Selasa (2/7).

Wapres JK memberikan keterangan kepada para wartawan di Kantornya
Wapres Jusuf Kalla menjawab pertanyaan wartawan di Istana Wapres, Jakarta (Foto: antaranews)

Ia mencontohkan, kabinet saat ini diisii 15 dari parpol dan 19 sisanya dari profesional.

"Tentu kedepan menjadi hak pak Jokowi untuk menentukan kabinetnya seperti apa," ungkap JK.

Jusuf Kalla melanjutkan, terkait latar belakang Ma'ruf Amin yang seorang Kiai, JK menganggapnya bukan hal masalah.

"Peran wapres yang utama itu membantu presiden, itu konstitusi berbunyi begitu. kedua adalah dalam hal pekerjaan tentu fleksibel," jelas JK.

BACA JUGA: KPK Cegah Tiga Orang ke Luar Negeri Terkait Kasus Suap Pejabat Kejati DKI

Rugi, Kalau Tidak Ada Partai Politik yang Berani Ambil Peran Oposisi

Apalagi, Wapres JK menganggap Jokowi cenderung mempersilakan wakilnya untuk mengerjakan banyak hal.

"Kalau sekarang apa yang saya baca juga interview pak Jokowi, itu akan menjalankan fleksibel," imbuh JK.

"Wapres itu ada juga tugas tertentunya, contoh mengenai birokrasi, otonomi daerah, pariwisata, pemerintah daerah, itu bantak tugas wapres itu yang utamanya wapres itu," pungkas Wapres Jusuf Kalla.(Knu)

#Wapres Jusuf Kalla #Joko Widodo #KH Ma'ruf Amin #Kabinet Kerja
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Roy Suryo dan dr Tifa Ditahan Polda Metro Jaya, Jokowi: Kita Ikuti Proses Hukum
Jokowi menanggapi penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa dalam kasus dugaan fitnah ijazah UGM. Ia menegaskan akan mengikuti proses hukum yang berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
Roy Suryo dan dr Tifa Ditahan Polda Metro Jaya, Jokowi: Kita Ikuti Proses Hukum
Indonesia
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto merupakan warisan dari pemerintahan Jokowi.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dinobatkan sebagai lulusan terbaik UGM. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pembuat Ijazah Jokowi Buat Pengakuan soal Adanya Modifikasi
Beredar informasi yang menyebut, pembuat ijazah Jokowi muncul ke publik dan membuat pengakuan.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pembuat Ijazah Jokowi Buat Pengakuan soal Adanya Modifikasi
Indonesia
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Jubir PSI yang merupakan mantan kader NasDem heran Jokowi selalu disebut-sebut.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Indonesia
Bantah Isu Ambil Alih NasDem, Jokowi: Jangan Menuduh yang Tidak Benar
Jokowi membantah isu ingin mengambil alih Partai NasDem dan NasDem Tower. Ia menegaskan tudingan tersebut tidak benar dan tidak masuk akal.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
Bantah Isu Ambil Alih NasDem, Jokowi: Jangan Menuduh yang Tidak Benar
Indonesia
Rismon Sianipar Harus Memohon Langsung ke Jokowi, Restorative Justice-nya Masih Dikaji
Polda Metro Jaya mengungkapkan syarat utama yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, sehingga restorative justice Rismon Sianipar bisa terpenuhi
Frengky Aruan - Minggu, 12 April 2026
Rismon Sianipar Harus Memohon Langsung ke Jokowi, Restorative Justice-nya Masih Dikaji
Indonesia
Jokowi Bantah Kasih Rp 50 Miliar untuk Restorative Justice, Sebut tak Masuk Akal
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membantah isu memberikan Rp 50 miliar untuk restorative justice. Ia mengatakan, hal tersebut tak masuk akal.
Soffi Amira - Sabtu, 11 April 2026
Jokowi Bantah Kasih Rp 50 Miliar untuk Restorative Justice, Sebut tak Masuk Akal
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Buang Anggaran, Jokowi Tidak Setuju Program Koperasi Merah Putih
Jokowi melarang Purbaya membangun program Koperasi Merah Putih karena lebih baik anggarannya diberikan kepada rakyat.
Frengky Aruan - Rabu, 08 April 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Buang Anggaran, Jokowi Tidak Setuju Program Koperasi Merah Putih
Indonesia
Jokowi Angkat Bicara Soal Gugurnya Tiga Prajurit TNI di Lebanon Akibat Serangan Israel
Dalam situasi normal, perjalanan udara Beirut menuju Jakarta memakan waktu minimal 17 jam
Angga Yudha Pratama - Jumat, 03 April 2026
Jokowi Angkat Bicara Soal Gugurnya Tiga Prajurit TNI di Lebanon Akibat Serangan Israel
Bagikan