TPN Ganjar-Mahfud Buat Posko Pengaduan Hukum Intimidasi Aparat

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 09 November 2023
TPN Ganjar-Mahfud Buat Posko Pengaduan Hukum Intimidasi Aparat

TPN Ganjar-Mahfud. Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy, menyoroti soal netralitas, terutama aparatur sipil negara (ASN) perangkat desa dan kepala desa terkait dengan UU ASN dan Pilkada.

"Ada sanksi terhadap ASN yang tidak netral yakni, ringan, berat dan pidana," kata Ronny Talapessy saat konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Rumah Cemara 19, Menteng Jakarta Pusat, Kamis (9/11).

Baca Juga

TPN Ganjar-Mahfud: Jangan Ada Lagi Cawe-cawe Injak Konstitusi

Ronny berharap demokrasi berjalan di rel yang benar. Semua pihak diingatkan melaksanakan pemilu sesuai aturan pemilu yang luber. Berkaca contoh kasus ada kantor partai didatangi aparat polisi, yakni di Purworejo, Pasuruan dan Solo.

"Kami berharap penegak hukum menjaga netralitas. Hal-hal intimidasi seperti ini tidak terjadi lagi. Kami juga mengajak masyarakat tidak ragu kalau melihat tindakan intimidasi dan untuk melaporkan ke pihak berwenang. Lapor ke Bawaslu. Rakyat harus ikut awasi pemilu berjalan baik," kata Ronny.

Ronny mengatakan, dirinya sangat menyesali atas yang terjadi akhir-akhir ini. Meski begitu dia meminta semua struktur partai dan TPN Ganjar-Mahfud tetap tenang dan tidak terprovokasi untuk tetap fokus pemenangan Ganjar-Mahfud.

Baca Juga

TPN: Ganjar-Mahfud Fokus Menang Satu Putaran Pilpres 2024

Masyarakat, kata dia, bisa melihat ada tindakan aparat polisi mendatangi kantor kantor partai. Tindakan polisi ini jadi pertanyaan ada apa. Polisi tersebut melakukan foto-foto suasana kantor PDIP yang katanya dalam rangka patroli.

"Kami tidak mau proses demokrasi tercederai. Langkah yang dilakukan Tim Hukum adalah membuat posko pengaduan tingkat TPN dan di daerah. Bisa buat pengaduan ke call center kalau ada upaya upaya intimidasi," kata dia.

Menurut Ronny, adanya kekhawatiran semacam ini bisa dilihat dari reaksi masyarakat. Di mana salah satu kontestan adalah anak presiden yang sedang berkuasa saat ini. Hal Ini yang sangat mengkhawatirkannya.

Rony mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk partisipasi dalam mengawal proses demokrasi. Karena dia yakin bersama rakyat bisa menang.

"Apabila suara suara pro demokrasi diancam maka kami tidak akan tinggal diam," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

TPN Ganjar-Mahfud: Seharusnya Anwar Usman Diberhentikan Tidak dengan Hormat

#Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Seluruh hasil lelang surat suara bekas itu akan disetor ke Kas Negara.
Wisnu Cipto - Senin, 24 Maret 2025
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Indonesia
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
IKEPP adalah instrumen pengukuran untuk memetakan secara kuantitatif dan kualitatif kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Dwi Astarini - Rabu, 09 Oktober 2024
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
Indonesia
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Para artis yang menjadi ketua timses sebaiknya harus mengerti harapan dan cita-cita masyarakat daerah tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 September 2024
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Berita Foto
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem Fatimah Tania Nadira Alatas berfoto bersama keluarga usai mengikuti Rapat Paripurna pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2024-2029 di Gedung DPRD Jakarta, Senin (26/8/2024).
Didik Setiawan - Senin, 26 Agustus 2024
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Indonesia
Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
"Rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, apa pun yang mendasari pertimbangannya," urai Puan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Agustus 2024
 Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
Indonesia
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Konstitusi Indonesia telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi yaitu bahwa kedaulatan harusnya berada di tangan rakyat.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Agustus 2024
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Indonesia
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Mereka perlu diberikan jaminan keselamatan kerja berupa dana santunan kematian hingga beasiswa untuk dua orang anak.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juli 2024
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Indonesia
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Batas waktu untuk caleg terpilih melaporkan harta kekayaannya 21 hari sebelum pelantikan pada 1 Oktober 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juli 2024
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Indonesia
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan caleg terpilih kepada KPU di masing-masing jajaran paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juli 2024
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Indonesia
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Rekapitulasi suara ulang jenis perolehan suara Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 01 Juli 2024
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Bagikan