TKN Bandingkan Pembangunan Infrastruktur Indonesia dengan China, Rizal Ramli: Ngawur Berat

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 05 April 2019
TKN Bandingkan Pembangunan Infrastruktur Indonesia dengan China, Rizal Ramli: Ngawur Berat

Rizal Ramli di Auditorium lantai 4 kampus Fisipol UGM, Sleman, Yogyakarta, Kamis (4/4) (ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ekonom senior, Rizal Ramli menilai pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak bisa dilakukan secara masif. Sebab, pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak tinggi.

Hal itu dikatakan Rizal menanggapi pernyataan tim Capres dan Cawapres Nomor Urut 01, Eva Kusuma Sundari dan Inas Nasrullah Zubir, yang mengatakan masalah untung rugi pembangunan infrastruktur tidak perlu dipermasalahkan selama hal itu bertujuan mensejahterakan rakyat.

Menurut Rizal, pernyataan dari dua anggota TKN Jokowi-Ma'ruf itu tidak cerdas. Apalagi keduanya menggunakan analogi bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia sama dengan di China.

"Itu retorika yang tidak cerdas, dia (kubu 01) membandingkan pembangunan infrastruktur di Indonesia sama dengan China, itu ngawur berat. China itu pertumbuhan ekonominya 12% selama 25 tahun. Jadi kalau China membangun infrastruktur jor-joranan, enggak ada masalah karena pertumbuhan ekonominya 12%, pasti akhirnya investasinya balik," kata Rizal dalam bedah program Capres dan Cawapres di Auditorium lantai 4 kampus Fisipol UGM, Sleman, Yogyakarta, Kamis (4/4).

Menurut Rizal, hal tersebut berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang belum menyentuh angka 10% setiap tahunnya. Karena itu, Rizal menginginkan pembangunan infrastruktur menyesuaikan perekonomian negara.

"Lha ini ekonomi (pertumbuhan ekonomi Indonesia) bisanya cuma 5%, mandek di 5% mau bangun infrastruktur jor-joran, akhirnya pakai uang negara, jangan dong," katanya.

Ekonom senior Rizal Ramli di kediamannya (Foto: MP/Yohanes Abi)

"Akhirnya seperti jalan tol Pantura, rugi Rp300 miliar setahun. Terus yang lewat jalan tol kebanyakan mobil pribadi, dan yang truk malah lewat jalan biasa, masak (yang mobil pribadi) disubsidi Rp1 miliar setiap hari selama 10 tahun," tukas Rizal.

Mantan Menko Ekuin era Pemerintahan Abdurahman Wahid alias Gus Dur itu menambahkan, pernyataannya tersebut merupakan hasil diskusinya dengan Capres Nomor Urut 02, Prabowo Subianto. "Sudah didiskusikan dengan pak Prabowo, arahnya memang begitu," katanya.

Selain itu, Rizal mengakui kerap berdiskusi dengan Prabowo terkait permasalahan yang sedang dihadapi negara Indonesia. Kendati kerap bertemu untuk berdiskusi, ia mengaku tidak masuk dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

"Saya kan ekonom, tidak terkait dengan BPN (Prabowo-Sandi)," ucapnya.

Meski kerap berdiskusi, Rizal mengaku belum menentukan pilihan akan membantu pemerintahan Prabowo jika menang dalam Pemilu tahun 2019. Terlebih, hingga saat ini belum ada pembicaraan antara dirinya dengan Prabowo ke arah kabinet atau jabatan lainnya.

"Itu mah urusan lain lagi, itu urusan lain, tidak penting, yang penting saya ingin lihat Indonesia maju, Indonesia lebih makmur dan lebih hebat dari hari ini," tandasnya. (*)

#Rizal Ramli #Ekonomi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jokowi Ditunjuk Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, ini Tugas Utamanya
Jokowi kini ditunjuk menjadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy. Ia akan bertugas untuk mengatasi masalah ekonomi global hingga krisis iklim.
Soffi Amira - Rabu, 24 September 2025
Jokowi Ditunjuk Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, ini Tugas Utamanya
Indonesia
APBN 2026 Disahkan, Program MBG Jadi Salah Satu Fokus Utama dengan Rp 335 Triliun
Menkeu tegaskan APBN 2026 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 September 2025
APBN 2026 Disahkan, Program MBG Jadi Salah Satu Fokus Utama dengan Rp 335 Triliun
Indonesia
JITEX 2025 Bukukan Transaksi Rp 14,3 Triliun, Jakarta Tampilkan Daya Saing Ekonomi Global
JITEX 2025 terbukti mendorong daya saing produk lokal di pasar internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
JITEX 2025 Bukukan Transaksi Rp 14,3 Triliun, Jakarta Tampilkan Daya Saing Ekonomi Global
Indonesia
Tax Amnesty Jilid III Mencuat, ini nih Kriteria Bisa Dapat Pengampunan
Sebelumnya, jilid I progam ini telah dilaksanakan pada 2016 dan jilid II pada 2022.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
Tax Amnesty Jilid III Mencuat, ini nih Kriteria Bisa Dapat Pengampunan
Indonesia
Menkeu Purbaya Ungkap Defisit APBN Capai Rp 321,6 Triliun per Agustus 2025
Pendapatan negara sampai Agustus 2025 mencapai Rp 1.638,7 triliun, turun 7,8 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Menkeu Purbaya Ungkap Defisit APBN Capai Rp 321,6 Triliun per Agustus 2025
Indonesia
Perekonomian Masih Dalam Tren Melambat, Pertumbuhan Ekonomi Dunia Masih Akan Rendah
Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025 masih berpotensi lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, yaitu sekitar 3 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 September 2025
Perekonomian Masih Dalam Tren Melambat, Pertumbuhan Ekonomi Dunia Masih Akan Rendah
Indonesia
Stimulus Ekonomi 8+4+5 Diklaim Gerakan Padat Karya, Daya Beli Warga Naik
Efeknya akan mampu menopang pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam jangka pendek, sekaligus menjaga sentimen positif di tengah ketidakpastian global.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 September 2025
Stimulus Ekonomi 8+4+5 Diklaim Gerakan Padat Karya, Daya Beli Warga Naik
Indonesia
Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5 Yang Diklaim Bakal Serap Tenaga Kerja dan Beri Jaminan Kontrak Kerja
paket stimulus ekonomi ini merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat, terutama terkait penyediaan lapangan kerja berkualitas, sekaligus jaminan bagi pekerja lepas tanpa kontrak kerja (gig worker).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5 Yang Diklaim Bakal Serap Tenaga Kerja dan Beri Jaminan Kontrak Kerja
Indonesia
PCO Ungkap Strategi Ampuh Lewat Paket Ekonomi 2025 untuk Melindungi 'Gig Worker
Paket stimulus ini juga dirancang untuk menjaga daya beli masy
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
PCO Ungkap Strategi Ampuh Lewat Paket Ekonomi 2025 untuk Melindungi 'Gig Worker
Indonesia
Prabowo Luncurkan Program Akselerasi Pembangunan: Sarjana Bakal ‘Magang’ di Sektor Industri hingga Memulai Pengembangan Ekosistem Gig Economy
Menko Airlangga Hartarto sebut program magang bagi lulusan perguruan tinggi akan dilakukan pertama.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Prabowo Luncurkan Program Akselerasi Pembangunan: Sarjana Bakal ‘Magang’ di Sektor Industri hingga Memulai Pengembangan Ekosistem Gig Economy
Bagikan