Tegaskan Tolak Legalisasi Miras, PKB: Jangan Adat Tertentu Jadi Alasan

Merahputih.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak legalisasi minuman keras menyusul penandatanganan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang salah satunya mengatur tentang legalisasi minuman keras (miras) di Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara (Sulut), hingga Papua.

"Jangan pula penghargaan pada keyakinan atau adat tertentu jadi alasan. Ini negara Pancasila, penghargaan pada suatu keyakinan tidak boleh melukai keyakinan yang lain," ujar Ketua Bidang Agama dan Dakwah DPP PKB, Syaikhul Islam dalam keterangan tertulis, Senin (1/3).

Baca Juga

Legislator PPP Kutip Surat Al Maidah Jadi Dasar RUU Larangan Minuman Beralkohol

Penolakan PKB, didasarkan pada banyak pertimbangan yang tujuan satu-satunya demi bangsa. Ia menilai, legalisasi minuman keras meski hanya dalam wilayah tertentu sudah mencederai Bangsa Indonesia yang berasaskan Pancasila.

Lebih jauh, Syaikhul mengatakan bahwa penolakan PKB karena mengkhawatirkan masa depan generasi muda bangsa Indonesia yang seharusnya diproteksi dari hal-hal negatif. "Legalisasi miras dapat merusak generasi bangsa," tegas dia.

Masa depan Bangsa Indonesia jauh lebih penting daripada apapun. Apalagi cuma sekedar ingin menarik investasi. "Apakah masa depan generasi bangsa ini mau ditukar dengan investasi yang tidak jelas," tukasnya.

Baca Juga

DPR Tidak Perlu Bahas RUU Minuman Beralkohol

Oleh karena itu, dengan segala pertimbangan dan kebaikan bangsa Indonesia, PKB meminta agar Perpres tersebut segera dicabut.

"Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang mengatur miras harus segera dicabut," tutup dia. (Pon)