Seleksi Sekda DKI Harus Transparan

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 09 Desember 2022
Seleksi Sekda DKI Harus Transparan

Mantan Plt Gubernur DKI Soni Sumarsono. (MP/John Abimanyu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Seleksi lelang jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI harus berjalan profesional, tanpa harus melihat latar belakang dari peserta calon pengganti Marullah Matali.

Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Soni Sumarsono berharap, Aparatur Sipil Negara (ASN) Eselon 2 yang mempunyai kompetensi bisa mendaftar dalam lelang jabatan Sekda DKI.

Baca Juga:

DPRD Tak Terlibat dalam Pemilihan Sekda DKI

"Yang penting sifatnya terbuka kepada siapa saja yang memiliki kualifikasi, silakan melamar, keterbukaan penting. Kedua, mengedepankan kompetensi tanpa melihat suku agama dan ras," papar Soni saat dihubungi awak media, Jumat (8/12).

Eks Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta ini meminta, tim Panitia Seleksi (Pansel) Sekda DKI harus profesional dalam penilaian kopetensi Sekretaris Daerah. Sehingga nantinya orang yang dipilih menggantikan Marullah Matali mempunyai kemampuan yang mempuni dari ideologi dan pancasila.

"Kemampuan pemerintahan nomor satu. Kompetensi nomor satu, yang penting kemampuan ideologi pancasilais," ujarnya.

Pemerintah DKI saat ini tengah mempersiapkan proses lelang jabatan untuk posisi Sekda yang kosong selama satu minggu. Pengisian Sekda DKI memang harus melalui lelang jabatan secara terbuka, karena posisinya menupakan PNS Eselon 1 atau pimpinan madya.

"Itu intinya, itu prosedur rutin standar, di manapun saya kira di pemerintahan melakukan hal yang sama," ucap Soni saat dikonfirmasi, Jumat (9/12).

Baca Juga:

PKS Minta Seleksi Sekda DKI Jangan Ada Campur Tangan Politik

Dalam proses lelang jabatan tersebut, nantinya akan ada Panitia Seleksi Sekda DKI. Panitia itu dibentuk oleh Pj Heru Budi Hartono melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur. Ditegaskan Soni, tim tersebut bukan dari orang Pemprov DKI.

"Kalau misal lima orang, ada unsur akademisi, ada unsur eselon satu pusat, atau unsur lain kecuali kepala dinas. Karena sekda eselon satu, mungkin bisa dari menpan, dari mendagri, saya kira bisa, atau dari orang yang punya kepakaran untuk itu, bisa juga bkn," ucapnya.

Soni menerangkan, mekanisme seleksi lelang, nantinya akan dipilih tiga nama dari peserta yang mendaftar. Tiga nama itu dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setelah tiga nama tersebut diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ditentukan 1 nama untuk menggantikan Marullah.

"Proses agak beda dengan Pj gubernur sebelumnya. Ini mulai pendaftaran sudah dibuka lelang, lalu keputusan 1,2,3 murni dari gubernur bukan dprd, jadi sekda itu excecutive review. Kalau sekda tidak melibatkan dprd, sifatnya melalui proses lelang," urai dia. (Asp)

Baca Juga:

Bank DKI Layani Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM Jaringan Prima

#DKI Jakarta #Soni Sumarsono #Plt. Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Rekayasa Lalin di TB Simatupang Bantu Urai Kemacetan, Pramono Sebut Perpanjang Diputuskan Besok
Penurunan kemacetan ini terjadi pada jam sibuk, yakni pukul 17.00 hingga 20.00 WIB.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Rekayasa Lalin di TB Simatupang Bantu Urai Kemacetan, Pramono Sebut Perpanjang Diputuskan Besok
Indonesia
MPR Tanggapi Polemik Komeng dan Pramono soal Banjir, Sarankan Kolaborasi Selesaikan Bersama
Mengajak semua pihak untuk terlibat dalam mencegah bencana banjir, terutama di tengah ancaman krisis iklim saat ini.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
MPR Tanggapi Polemik Komeng dan Pramono soal Banjir, Sarankan Kolaborasi Selesaikan Bersama
Indonesia
Bus Transjakarta Kecelakaan di Cakung, 6 Orang Teluka
Peristiwa itu terjadi dekat dengan Stasiun Cakung.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Bus Transjakarta Kecelakaan di Cakung, 6 Orang Teluka
Indonesia
Jakarta masih Sering Kebakaran, Legislator PSI Pertanyakan Program 1 RT 1 APAR
Hal ini penting karena bisa jadi APAR itu merupakan garda terdepan untuk melawan kebakaran sebelum api menyebar.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Jakarta masih Sering Kebakaran, Legislator PSI Pertanyakan Program 1 RT 1 APAR
Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Indonesia
Pramono Tanggapi Gerakan Publik Menolak Pejabat Pakai Strobo
Pihak yang mengatur ketentuan penggunaan strobo pejabat ialan pemerintah pusat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Pramono Tanggapi Gerakan Publik Menolak Pejabat Pakai Strobo
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Antisipasi Kebutuhan Pangan Jelang Nataru
Mendorong Pemprov DKI mengintensifkan gerakan pangan murah serta operasi pasar di berbagai wilayah.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Pemprov DKI Diminta Antisipasi Kebutuhan Pangan Jelang Nataru
Indonesia
Naik Transportasi Publik Jakarta pada 17-19 September Dikenai Tarif Rp 1
Tarif spesial hanya Rp 1 ini diberikan dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional 2025 dan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Naik Transportasi Publik Jakarta pada 17-19 September Dikenai Tarif Rp 1
Indonesia
Sepanjang Agustus 2025, 4 Juta Lebih Warga Naik MRT Jakarta
Tren peningkatan angka keterangkutan (ridership) masih terlihat konsisten di lima stasiun.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Sepanjang Agustus 2025, 4 Juta Lebih Warga Naik MRT Jakarta
Indonesia
Pramono Bantah Istrinya Punya Jabatan dan Terima Gaji dari Pemprov DKI
Pramono menyebut istrinya merupakan seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki akun media sosial dan tidak pernah mencampuri urusan pekerjaannya sebagai gubernur.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Pramono Bantah Istrinya Punya Jabatan dan Terima Gaji dari Pemprov DKI
Bagikan