SBY Instruksikan Kader Demokrat Keluar dari Koalisi, PD: Itu Bentuk Kepedulian Terhadap Bangsa

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 19 April 2019
SBY Instruksikan Kader Demokrat Keluar dari Koalisi, PD: Itu Bentuk Kepedulian Terhadap Bangsa

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Solo (tengah dari belakang) menemani Ketua Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat berkunjung di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Senin (8/4

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Solo, mendukung penuh instruksi Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait penarikan 'pasukan' dari kantor Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan meminta pengurus partai untuk tidak terlibat dalam segala kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi.

"Saya tegaskan disini kader Partai Demokrat Solo mendukung instruksi langsung SBY itu," ujar Ketua DPC Solo, Supriyanto di Solo, Jawa Tengah, Jumat (19/4).

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Solo (tengah dari belakang) menemani Ketua Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat berkunjung di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Senin (8/4). (MP/Ismail)
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Solo (tengah dari belakang) menemani Ketua Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat berkunjung di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Senin (8/4). (MP/Ismail)

Ia menjelaskan keputusan SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat itu, sebagai bentuk kepedulian terhadap bangsa dan negara. Sebagai orang yang pernah menjabat menjadi presiden dua periode pastinya selalu berpikir sebagai seorang negarawan.

"Sebagai seorang negarawan sejati, SBY sangat prihatin dengan kondisi politik bangsa Indonesia setelah Pemilu 2019 selesai," papar dia.

Instruksi SBY, kata Supriyanto, mengajak kader agar tidak terlibat dalam segala kegiatan yang bertentangan dengan inkonstitusional sangatlah tepat. Ia pun tidak ingin suhu panas politik akibat klaim kemenangan Pilpres 2019 bisa berdampak negatif bagi bangsa ini.

"Masih ada cara elegan yang bisa mendinginkan suasana pasca pilpres. KPU sebagai penyelengara pemilu juga harus dihormati," kata dia.

PD di daerah, lanjut dia, mendukung penuh instruksi SBY itu. Ia berharap kader di daerah lain juga melakukan hal sama dengan menjalankan printah SBY ini.

Diketahui Presiden ke-6 yang kini menjabat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY membaca situasi politik pasca pemungutan suara Pemilu 2019 yang menunjukkan ketegangan.

Dia pun melihat situasi bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan.

Oleh karena itu, dia menginstruksikan pengurus dan kader partainya untuk tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang serta bertentangan dengan kebijakan partai.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan paparan saat pengukuhan Kogasma untuk Pemilukada 2018 dan Pilpres 2019 ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan paparan saat pengukuhan Kogasma untuk Pemilukada 2018 dan Pilpres 2019 ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Arahan SBY itu ditujukan kepada Ketua Dewan Pembina Demokrat EE Mangindaan, Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin, Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan, dan Sekretaris Jenderal Demokrat Hinca Pandjaitan.

Surat juga ditembuskan kepada Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Selain itu, SBY menginstruksikan untuk secara terus-menerus memantau dari dekat perkembangan di Tanah Air. (Ism)

#Partai Demokrat
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Indonesia
Partai Demokrat Salurkan Bantuan untuk Kelompok Prasejahtera di Momen Paskah, Diharapkan Meringankan Beban di Tengah Gejolak Kebutuhan
Partai Demokrat melakukan kegiatan sosial dengan penyaluran sembako di Gereja Katolik Santo Andreas, Kedoya, Jakarta Barat, Minggu (12/4).
Frengky Aruan - Minggu, 12 April 2026
Partai Demokrat Salurkan Bantuan untuk Kelompok Prasejahtera di Momen Paskah, Diharapkan Meringankan Beban di Tengah Gejolak Kebutuhan
Indonesia
Bicara dengan Gen Z di Jakarta, AHY Tekankan Kota Global Harus Berakar pada Identitas Lokal
AHY menegaskan modernisasi kota harus tetap berakar pada identitas lokal saat berdialog dengan generasi Z di Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Maret 2026
Bicara dengan Gen Z di Jakarta, AHY Tekankan Kota Global Harus Berakar pada Identitas Lokal
Berita Foto
AHY Beri Penghargaan ke Deddy Corbuzier dalam Perayaan Imlek Nasional 2026
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berikan penghargaan kepada Stafsus Menhan Bidang Komunikasi dan Publik, Deddy Corbuzier saat Perayaan Imlek.
Didik Setiawan - Kamis, 19 Februari 2026
AHY Beri Penghargaan ke Deddy Corbuzier dalam Perayaan Imlek Nasional 2026
Berita Foto
Atraksi Barongsai Meriahkan Perayaan Imlek Nasional 2026 Partai Demokrat di Jakarta
Atraksi barongsai meriahkan perayaan Imlek Nasional Partai Demokrat di Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 18 Februari 2026
Atraksi Barongsai Meriahkan Perayaan Imlek Nasional 2026 Partai Demokrat di Jakarta
Berita Foto
Motivator Merry Riana Bareng Komunitas Tionghoa Resmi Bergabung dengan Partai Demokrat
Motivator sekaligus penulis buku Merry Riana menyampaikan sambutan saat Penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Demokrat di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Didik Setiawan - Senin, 09 Februari 2026
Motivator Merry Riana Bareng Komunitas Tionghoa Resmi Bergabung dengan Partai Demokrat
Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Bagikan