Salat Idulfitri Berjamaah di Masjid dan Lapangan Dilarang

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan pemerintah telah memutuskan bahwa kegiatan keagamaan yang mengerahkan massa secara masif seperti salat Id berjamaah di masjid atau lapangan dilarang saat pandemi COVID-19.

Larangan ini, kata Mahfud, sesuai dengan Permenkes 9/2020 tentang PSBB dan UU 6/2018 Tentang Kekarantinaan Wilayah. Hal ini diputuskan dalam rapat terbatas persiapan Idulfitri yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo hari ini.

Baca Juga:

Mahfud MD Jawab Kritik MUI Soal Beda Penindakan Selama PSBB

“Jadi, kegiatan keagamaan yang mengumpulkan orang banyak termasuk yang dilarang atau dibatasi menurut undang-undang. Jadi, pemerintah meminta ketentuan tersebut tidak dilanggar,” ujar Mahfud via telekonferensi, usai mengikuti rapat terbatas pada Selasa, (19/5).

Mahfud MD mengatakan, pemerintah juga meminta tokoh agama, ormas keagamaan, dan tokoh masyarakat adat meyakinkan masyarakat bahwa pelaksanaan salat Idulfitri berjamaah di masjid atau lapangan saat pandemi itu dilarang oleh undang-undang.

“Jadi, bukan karena salatnya, tapi karena itu bagian dari upaya mencegah dan mengendalikan COVID-19,” ujar dia.

Larangan itu juga diatur dalam berbagai peraturan undang-undang yang lain, seperti Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kewilayahan.

“Ini diberlakukan dalam rangka memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Kegiatan keagamaan yang masif, yang menimbulkan, menghadirkan kumpulan orang banyak itu termasuk yang dilarang, termasuk yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, maka pemerintah meminta dengan sangat agar ketentuan tersebut tidak dilanggar,” terang Mahfud MD.

Baca Juga:

Pengamat: Penindakan Penanggulangan Corona Masih Lemah

Supaya aturan salat Id tidak dilakukan berjamaah di masjid atau di lapangan dapat ditaati masyarakat, lanjut Mahfud MD, pemerintah meminta dan mengajak para tokoh agama, ormas-ormas keagamaan serta tokoh masyarakat dan adat untuk meyakinkan masyarakat.

“Karena bukan salatnya itu sendiri, tapi karena itu merupakan bagian dari upaya menghindari bencana. COVID-19 termasuk bencana nonalam nasional yang berlaku berdasarkan keputusan pemerintah,” tutup Mahfud MD. (Knu)

Baca Juga:

Volume Kendaraan Turun 44,76 Persen Selama PSBB di Jakarta