Ratusan Petugas Kebersihan Diterjunkan Saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 18 Oktober 2019
  Ratusan Petugas Kebersihan Diterjunkan Saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Andono Warih. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Dinas Kebersihan DKI Jakarta mengerahkan 500 petugas untuk menjaga lingkungan saat prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024, Jokowi dan Maruf Amin di Gedung DPR/MPR RI pada Minggu (20/10).

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Andono Warih mengatakan ratusan pesonel itu bertugas sejak persiapan sampai selesainya rangkaian prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden.

Baca Juga:

PDIP Ungkap Alasan Adian Tak Mau Jadi Menteri Jokowi

"Para petugas kebersihan ini juga akan dibantu petugas Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU)," ujar Andono melalui rilis Jumat (18/10).

Petugas kebersihan DKI Jakarta akan disiagakan saat pelantikan Jokowi-Ma'ruf
Pasukan Oranye. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

Mereka dibekali peralatan kebersihan seperti sapu, pengki dan sebagainya. Petugas kebersihan itu juga dilengkapi 25 unit armada penyapu jalan atau road sweeper. Petugas regu comot dan penyapu jalan juga dikerahkan membantu kebersihan.

Andono juga menyampaikan, pihaknya menyiapkan sejumlah kantong sampah untuk mengumpulkan sampah yang tersebar di sejumlah titik.

"Pengerahan petugas kebersihan tidak hanya dipusatkan sekitaran Istana Negara dan gedung DPR/MPR, namun juga jalur lintasan warga seperti Jalan Gatot Subroto, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin, kawasan Monas, Jalan Medan Merdeka Utara dan ruas utama lainnya," jelasnya.

Baca Juga:

Analis Komunikasi Politik: Kabinet Kerja Jilid II Idealnya Kabinet Meritokrasi

Andono menargetkan, tidak lama setelah proses pelantikan sampah seluruhnya sudah dibersihkan. Dengan begitu kondisi jalan di DKI akan terbebas dari sampah, sehingga masyarakat bisa nyaman melintasi.

"Kami juga berpesan kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga kebersihan, adapun kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat juga," tutupnya.(Asp)

Baca Juga:

Bus Zhongtong Kembali Beroperasi, Anies: Bukan Kewenangan Pemprov DKI

#Dinas Kebersihan DKI Jakarta #Gedung DPR #Pemprov DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Total 30 UMKM Isi Blok M Hub Rubanah atau Basement 1, Secara Bertahap Mulai Buka Oktober 2025
Pemprov DKI Jakarta melalui PT MRT melakukan revitalisasi Terminal dan Mal Blok M sejak Januari 2025, dengan salah satu program punya fokus utama mendukung UMKM guna menjadi daya tarik kawasan tersebut.
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Total 30 UMKM Isi Blok M Hub Rubanah atau Basement 1, Secara Bertahap Mulai Buka Oktober 2025
Indonesia
Sidak Parkir Ilegal dan Dugaan Pengemplangan Pajak, Pramono Anung Tegaskan Komitmennya Jadika Jakarta Kota yang Lebih Tertib dan Teratur
Pada Rabu (17/9), Pansus Perparkiran bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI melakukan sidak di dua lokasi parkir ilegal di Jakarta Timur
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
Sidak Parkir Ilegal dan Dugaan Pengemplangan Pajak, Pramono Anung Tegaskan Komitmennya Jadika Jakarta Kota yang Lebih Tertib dan Teratur
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
TNI Masih Siaga Jaga Gedung Parlemen, Menhan Belum Akan Tarik Pasukan
Bahkan hingga aksi demonstrasi berujung ke anarkis di beberapa tempat, prajurit TNI sudah bersiaga di beberapa gedung pemerintahan, termasuk gedung parlemen.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
TNI Masih Siaga Jaga Gedung Parlemen, Menhan Belum Akan Tarik Pasukan
Indonesia
Pemprov DKI Pastikan Nelayan Terdampak Pembangunan Pagar Beton Cilincing Terdata dan Mendapatkan Kompensasi Tepat Sasaran
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo juga memastikan nasib para nelayan akan tetap diperhatikan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Pemprov DKI Pastikan Nelayan Terdampak Pembangunan Pagar Beton Cilincing Terdata dan Mendapatkan Kompensasi Tepat Sasaran
Indonesia
Desak Ada Area Demo di Komplek DPR, Menteri HAM Tegaskan Jalankan Amanat Prabowo
Presiden Prabowo menegaskan kebebasan menyampaikan pendapat di Indonesia dijamin Kovenan Internasional PBB tentang Hak Sipil dan Politik serta Undang-Undang HAM
Wisnu Cipto - Senin, 15 September 2025
Desak Ada Area Demo di Komplek DPR, Menteri HAM Tegaskan Jalankan Amanat Prabowo
Indonesia
'Pelican Crossing' Mulai Diuji Coba dengan Pengawasan Dishub-Satpol PP, Anak Buah Pramono Beri Himbauan Begini
Inisiatif ini muncul setelah sebuah video viral di media sosial yang menunjukkan penumpang melompati pagar pembatas di Stasiun Cikini
Angga Yudha Pratama - Senin, 15 September 2025
'Pelican Crossing' Mulai Diuji Coba dengan Pengawasan Dishub-Satpol PP, Anak Buah Pramono Beri Himbauan Begini
Indonesia
Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang
Relokasi ini merupakan bagian dari rencana penataan kawasan Barito yang akan diubah menjadi Taman Bendera Pusaka
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 September 2025
Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang
Indonesia
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
Tanggul beton laut di Cilincing kini menjadi masalah. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, segera memanggil PT KCN.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan