Pulihkan Ekonomi, Jokowi Perintahkan Pembukaan Lapangan Kerja

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 23 November 2020
Pulihkan Ekonomi, Jokowi Perintahkan Pembukaan Lapangan Kerja

Demo Buruh. (Antara).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo perintahkan bawahanya termasuk para kepala daerah, dalam pemulihan ekonomi terdampak pandemi COVID-19 ini, memiliki perhatian terkait pembukaan lapangan kerja.

"Berikan perhatian khusus untuk hal-hal berkaitan dengan pembukaan lapangan kerja. Dan yang paling dibutuhkan saat ini tingkatkan konsumsi rumah tangga dengan mendorong usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah, usaha besar, untuk mulai bergerak," kata Presiden dalam Rapat Terbatas Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka Jakarta, Senin (23/11).

Baca Juga:

UMK di Lima Daerah Jawa Timur Naik Rp100 Ribu

Presiden menilai realisasi anggaran beberapa program sudah berjalan dengan baik, misalnya untuk subsidi gaji sudah mencapai 82 persen dan banpres produktif untuk bantuan modal kerja usaha mikro sudah mencapai 79 persen.

"Saya kira ini terus didorong agar bisa membantu meningkatkan daya beli masyarakat," tuturnya.

Kembali ia mengingatkan, Komite dan Satgas Penanganan COVID-19 beserta seluruh gubernur menyeimbangkan dengan baik urusan penanganan pandemi COVID-19 dan ekonomi. Strategi mengatur keseimbangan "rem dan gas" mulai terlihat, terutama dalam pengendalian, baik COVID-19 maupun ekonomi.

"Kemudian di bidang ekonomi sudah saya sampaikan minggu yang lalu tren di kuartal kedua dari minus 5,32, membaik di kuartal ketiga minus di 3,49. Ini juga harus terus kita perbaiki agar di kuartal keempat lebih baik dari kuartal ketiga," kata Mantan Guberbur DKI Jakarta ini.

Presiden Jokowi saat rapat. (setkab.go.id)
Presiden Jokowi saat rapat. (setkab.go.id)

Sebelumnya, Badan Pusat Statisik melansir, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 138,22 juta orang atau naik 2,36 juta orang dibanding Agustus 2019. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 0,24 persen poin.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2020 sebesar 7,07 persen, meningkat 1,84 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2019. Sedangkan penduduk yang bekerja sebanyak 128,45 juta orang, turun sebanyak 0,31 juta orang dari Agustus 2019.

Tercatat, terdapat 29,12 juta orang (14,28 persen) penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19, terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (2,56 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (0,76 juta orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (1,77 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (24,03 juta orang). (*)

Baca Juga:

UMP Jawa Barat 2021 Dipastikan Tidak Naik

#Pemulihan Ekonomi #Pengangguran #Jokowi #Resesi Ekonomi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gibran tak Hadiri Reshuffle Kabinet, Jokowi Berikan Pembelaan
Wapresi RI, Gibran Rakabuming Raka, tidak hadir reshuffle Kabinet Merah Putih. Jokowi pun memberikan pembelaan.
Soffi Amira - Jumat, 19 September 2025
Gibran tak Hadiri Reshuffle Kabinet, Jokowi Berikan Pembelaan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Sri Mulyani Ngadu ke Jokowi setelah Dicopot Prabowo dari Jabatan Menteri Keuangan
Video tersebut merupakan momen ketika Sri Mulyani bersilaturahmi ke rumah Jokowi pada saat Lebaran 2025.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Sri Mulyani Ngadu ke Jokowi setelah Dicopot Prabowo dari Jabatan Menteri Keuangan
Indonesia
Miliki Anggaran Paling Besar Dibanding Lembaga Negara, Program Makan Bergizi Gratis Serap 600 Ribu Tenaga Kerja
Alokasi anggaran tambahan sebesar Rp 268 triliun untuk 2026 akan diprioritaskan untuk program ini, dengan stand by Rp 67 triliun karena totalnya Rp 335 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
Miliki Anggaran Paling Besar Dibanding Lembaga Negara, Program Makan Bergizi Gratis Serap 600 Ribu Tenaga Kerja
Indonesia
Duit 200 Triliun di Bank Himbara Harus Bisa Ciptakan Lapangan Kerja, Jangan Dibelikan Surat Utang
Pentingnya percepatan KUR Perumahan Rakyat dan Sanitasi agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapat rumah layak huni dan fasilitas sanitasi memadai.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
Duit 200 Triliun di Bank Himbara Harus Bisa Ciptakan Lapangan Kerja, Jangan Dibelikan Surat Utang
Indonesia
Pengangguran di Jakarta Didominasi Lulusan SMA dan SMK
Pemerintah menyiapkan sejumlah program, termasuk 'Jakarta Barat Job Festival Gelombang" III tahun 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 September 2025
Pengangguran di Jakarta Didominasi Lulusan SMA dan SMK
Indonesia
4 Juta Tenaga Kerja Dijanjikan Terserap Setelah Pemerintah Salurkan KUR
Penyaluran percepatan KUR ditargetkan diberikan kepada 2,3 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 September 2025
4 Juta Tenaga Kerja Dijanjikan Terserap Setelah Pemerintah Salurkan KUR
Indonesia
Jokowi tak Hadir di Sidang Gugatan Ijazah, Penggugat Minta Ganti Hakim
Jokowi tak hadir di sidang gugatan CLS yang berlangsung di PN Solo, Selasa (16/9). Pihak penguggat pun meminta agar hakim diganti.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
Jokowi tak Hadir di Sidang Gugatan Ijazah, Penggugat Minta Ganti Hakim
Indonesia
Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5 Yang Diklaim Bakal Serap Tenaga Kerja dan Beri Jaminan Kontrak Kerja
paket stimulus ekonomi ini merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat, terutama terkait penyediaan lapangan kerja berkualitas, sekaligus jaminan bagi pekerja lepas tanpa kontrak kerja (gig worker).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5 Yang Diklaim Bakal Serap Tenaga Kerja dan Beri Jaminan Kontrak Kerja
Indonesia
Ijazah Gibran Digugat Rp 125 Triliun, Jokowi: Nanti Sampai Kelulusan Jan Ethes Ikut Dipermasalahkan
Ia akan melayani adanya gugatan tersebut.
Dwi Astarini - Sabtu, 13 September 2025
Ijazah Gibran Digugat Rp 125 Triliun, Jokowi: Nanti Sampai Kelulusan Jan Ethes Ikut Dipermasalahkan
Indonesia
Budi Arie Hingga Sri Mulyani Kena Reshuffle, Jokowi Sebut itu Hak Prerogatif Prabowo
Jokowi mengatakan pergantian Menkeu Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi merupakan hal bagus.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Budi Arie Hingga Sri Mulyani Kena Reshuffle, Jokowi Sebut itu Hak Prerogatif Prabowo
Bagikan