PSI: Terjunkan Ribuan PNS untuk Jaga Pasar Berisiko Tinggi Penularan Corona

Zulfikar SyZulfikar Sy - Minggu, 05 Juli 2020
PSI: Terjunkan Ribuan PNS untuk Jaga Pasar Berisiko Tinggi Penularan Corona

Pedagang Pasar Tomang Barat membuka lapak kembali setelah penutupan pasar akibat ada pedagang terdeteksi positif COVID-19 di Jakarta, Kamis (2/7/2020). (ANTARA/Devi Nindy)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemprov DKI menginstruksikan ribuan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan DKI untuk menjaga dan mengawasi 14 pasar Jakarta dari 6 Juli hingga 19 Juli 2020 mendatang.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI August Hamonangan menilai, pengerahan ribuan PNS itu merupakan keputusan yang kurang tepat karena akan berisiko tinggi penularan virus corona. Meskipun tujuannya untuk mengawasi dan menindak aktivitas masyarakat selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

Baca Juga:

Mengintip Penerapan Protokol Kesehatan di Pasar

Apalagi, PD Pasar Jaya mengumumkan telah melakukan tes swab COVID-19 kepada 6.624 pedagang di 68 pasar. Hasilnya, 142 pedagang positif corona atau 2 persen.

“Artinya pasar memiliki risiko tinggi paparan virus corona," kata August di Jakarta, Minggu (5/7).

Kios di Pasar Tomang Barat atau Pasar Kopro yang tutup sejak ditemukan pedagang positif COVID-19 di Jakarta, Senin (29/6/2020). (ANTARA/Devi Nindy)
Kios di Pasar Tomang Barat atau Pasar Kopro yang tutup sejak ditemukan pedagang positif COVID-19 di Jakarta, Senin (29/6/2020). (ANTARA/Devi Nindy)

Lanjut August, menurunkan petugas ke pasar itu juga harus dibarengi dengan pembekalan protokol khusus, menyediakan perlengkapan yang memadai, dan memastikan semuanya berada dalam kondisi fisik yang prima. Tidak bisa asal-asalan menurunkan PNS DKI ke pasar.

Baca Juga:

Mendag Serahkan APD dan Peralatan New Normal ke 7 Pasar di DIY

“Untuk menghindari risiko yang tidak perlu, sebaiknya PNS non-lapangan jangan diturunkan untuk menjaga pasar. Pemprov DKI harus mengoptimalkan peran para petugas lapangan, seperti satpol PP dan dinas perhubungan (dishub)," terangnya.

Bila pasukan Satpol PP dan Dishub DKI tak cukup, lanjutnya, Pemprov DKI bisa melibatkan pihak eksternal seperti TNI dan Polri. (Asp)

Baca Juga:

Akibat Corona, Pedagang Kurma Pasar Tanah Abang Rugi Rp20 Juta

#Pasar Tradisional #DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Rekayasa Lalin di TB Simatupang Bantu Urai Kemacetan, Pramono Sebut Perpanjang Diputuskan Besok
Penurunan kemacetan ini terjadi pada jam sibuk, yakni pukul 17.00 hingga 20.00 WIB.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Rekayasa Lalin di TB Simatupang Bantu Urai Kemacetan, Pramono Sebut Perpanjang Diputuskan Besok
Indonesia
MPR Tanggapi Polemik Komeng dan Pramono soal Banjir, Sarankan Kolaborasi Selesaikan Bersama
Mengajak semua pihak untuk terlibat dalam mencegah bencana banjir, terutama di tengah ancaman krisis iklim saat ini.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
MPR Tanggapi Polemik Komeng dan Pramono soal Banjir, Sarankan Kolaborasi Selesaikan Bersama
Indonesia
Bus Transjakarta Kecelakaan di Cakung, 6 Orang Teluka
Peristiwa itu terjadi dekat dengan Stasiun Cakung.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Bus Transjakarta Kecelakaan di Cakung, 6 Orang Teluka
Indonesia
Jakarta masih Sering Kebakaran, Legislator PSI Pertanyakan Program 1 RT 1 APAR
Hal ini penting karena bisa jadi APAR itu merupakan garda terdepan untuk melawan kebakaran sebelum api menyebar.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Jakarta masih Sering Kebakaran, Legislator PSI Pertanyakan Program 1 RT 1 APAR
Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Indonesia
Pramono Tanggapi Gerakan Publik Menolak Pejabat Pakai Strobo
Pihak yang mengatur ketentuan penggunaan strobo pejabat ialan pemerintah pusat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Pramono Tanggapi Gerakan Publik Menolak Pejabat Pakai Strobo
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Antisipasi Kebutuhan Pangan Jelang Nataru
Mendorong Pemprov DKI mengintensifkan gerakan pangan murah serta operasi pasar di berbagai wilayah.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Pemprov DKI Diminta Antisipasi Kebutuhan Pangan Jelang Nataru
Indonesia
Naik Transportasi Publik Jakarta pada 17-19 September Dikenai Tarif Rp 1
Tarif spesial hanya Rp 1 ini diberikan dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional 2025 dan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Naik Transportasi Publik Jakarta pada 17-19 September Dikenai Tarif Rp 1
Indonesia
Sepanjang Agustus 2025, 4 Juta Lebih Warga Naik MRT Jakarta
Tren peningkatan angka keterangkutan (ridership) masih terlihat konsisten di lima stasiun.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Sepanjang Agustus 2025, 4 Juta Lebih Warga Naik MRT Jakarta
Indonesia
Pramono Bantah Istrinya Punya Jabatan dan Terima Gaji dari Pemprov DKI
Pramono menyebut istrinya merupakan seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki akun media sosial dan tidak pernah mencampuri urusan pekerjaannya sebagai gubernur.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Pramono Bantah Istrinya Punya Jabatan dan Terima Gaji dari Pemprov DKI
Bagikan