PSI: Terjunkan Ribuan PNS untuk Jaga Pasar Berisiko Tinggi Penularan Corona


Pedagang Pasar Tomang Barat membuka lapak kembali setelah penutupan pasar akibat ada pedagang terdeteksi positif COVID-19 di Jakarta, Kamis (2/7/2020). (ANTARA/Devi Nindy)
MerahPutih.com - Pemprov DKI menginstruksikan ribuan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan DKI untuk menjaga dan mengawasi 14 pasar Jakarta dari 6 Juli hingga 19 Juli 2020 mendatang.
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI August Hamonangan menilai, pengerahan ribuan PNS itu merupakan keputusan yang kurang tepat karena akan berisiko tinggi penularan virus corona. Meskipun tujuannya untuk mengawasi dan menindak aktivitas masyarakat selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.
Baca Juga:
Apalagi, PD Pasar Jaya mengumumkan telah melakukan tes swab COVID-19 kepada 6.624 pedagang di 68 pasar. Hasilnya, 142 pedagang positif corona atau 2 persen.
“Artinya pasar memiliki risiko tinggi paparan virus corona," kata August di Jakarta, Minggu (5/7).

Lanjut August, menurunkan petugas ke pasar itu juga harus dibarengi dengan pembekalan protokol khusus, menyediakan perlengkapan yang memadai, dan memastikan semuanya berada dalam kondisi fisik yang prima. Tidak bisa asal-asalan menurunkan PNS DKI ke pasar.
Baca Juga:
Mendag Serahkan APD dan Peralatan New Normal ke 7 Pasar di DIY
“Untuk menghindari risiko yang tidak perlu, sebaiknya PNS non-lapangan jangan diturunkan untuk menjaga pasar. Pemprov DKI harus mengoptimalkan peran para petugas lapangan, seperti satpol PP dan dinas perhubungan (dishub)," terangnya.
Bila pasukan Satpol PP dan Dishub DKI tak cukup, lanjutnya, Pemprov DKI bisa melibatkan pihak eksternal seperti TNI dan Polri. (Asp)
Baca Juga:
Akibat Corona, Pedagang Kurma Pasar Tanah Abang Rugi Rp20 Juta
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Rekayasa Lalin di TB Simatupang Bantu Urai Kemacetan, Pramono Sebut Perpanjang Diputuskan Besok

MPR Tanggapi Polemik Komeng dan Pramono soal Banjir, Sarankan Kolaborasi Selesaikan Bersama

Bus Transjakarta Kecelakaan di Cakung, 6 Orang Teluka

Jakarta masih Sering Kebakaran, Legislator PSI Pertanyakan Program 1 RT 1 APAR

F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans

Pramono Tanggapi Gerakan Publik Menolak Pejabat Pakai Strobo

Pemprov DKI Diminta Antisipasi Kebutuhan Pangan Jelang Nataru

Naik Transportasi Publik Jakarta pada 17-19 September Dikenai Tarif Rp 1

Sepanjang Agustus 2025, 4 Juta Lebih Warga Naik MRT Jakarta

Pramono Bantah Istrinya Punya Jabatan dan Terima Gaji dari Pemprov DKI
