PSI Minta Anies Fasilitasi Kebutuhan Kremasi COVID-19 di Jakarta

Zulfikar SyZulfikar Sy - Minggu, 18 Juli 2021
PSI Minta Anies Fasilitasi Kebutuhan Kremasi COVID-19 di Jakarta

Tangkapan layar video Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kanan) usai mengikuti rapat evaluasi PPKM Darurat. ANTARA/ Instagram/aniesbaswedan/Abdu Faisal

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tingginya tingkat kematian akibat COVID-19 di Jakarta turut meningkatkan kebutuhan pemulasaran. Sayangnya dalam seminggu terakhir DPRD DKI banyak menerima keluhan sulitnya mendapatkan fasilitas kremasi untuk jenazah COVID-19 di Jakarta.

Sebagian warga terpaksa ke luar Jakarta seperti ke Karawang, Cibinong dan lainnya akibat sejumlah krematorium di Jakarta menolak untuk melayani jenazah COVID-19.

Situasi ini semakin diperburuk dengan adanya lonjakan biaya kremasi corona sampai 3 - 4 kali lipat dari harga normal.

Baca Juga:

Anies Minta Warga Berbagi Pengalaman Divaksin ke Orang Terdekat

Menanggapi kondisi tersebut, Fraksi PSI DPRD DKI meminta Pemprov menyediakan fasilitas krematorium COVID-19 di Jakarta. Juga menentukan batas atas dari biaya kremasi sehingga tidak menambah beban duka keluarga yang ditinggalkan.

“Perlu dipahami kalau warga Jakarta terdiri dari berbagai macam latar belakang agama dan budaya, yang tentunya tidak bisa semua dimakamkan di TPU sehingga perlu ada alternatif dan solusi dari Pemprov DKI Jakarta,” ujar anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan Minggu (18/7).

Jakarta sudah selayaknya memiliki fasilitas krematorium COVID-19 terutama melihat kondisi rata-rata kasus harian di atas angka 10 ribu tiap harinya dan secara kumulatif sudah lebih dari 10 ribu jiwa meninggal akibat virus corona di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Terminal Pulogebang, Jakarta, Sabtu (17/7). ANTARA/HO-Kominfotik Jakarta Timur
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Terminal Pulogebang, Jakarta, Sabtu (17/7). ANTARA/HO-Kominfotik Jakarta Timur

Menurut August, Gubernur Anies seharusnya menggunakan dana BTT yang tersisa sebanyak Rp 186 miliar di bulan lalu untuk membangun krematorium tambahan, sehingga warga yang membutuhkan tidak lagi harus ke luar kota untuk mendapatkan layanan kremasi.

“Penggunaan dana BTT ini jelas akan sangat membantu keluarga yang membutuhkan layanan kremasi,” kata dia.

Pemprov DKI wajib hadir dan memikirkan warganya, terlebih di masa penuh duka setelah ditinggalkan oleh anggota keluarga terkasih di pandemi COVID-19.

“Jangan sampai ada yang merasa tidak dipedulikan di masa darurat seperti sekarang ini,” ungkap August.

Baca Juga:

Anies Apresiasi Bank DKI Sulap Dua Kantor Jadi Sentra Vaksin

Pemprov juga diminta sigap saat menerima pengaduan warga apabila ditemukan tindak pungli atau peningkatan biaya kremasi yang tidak wajar, sehingga Pemprov DKI Jakarta bisa langsung melakukan penindakan dan warga tidak dirugikan.

“Jangan sampai ada yang meraup untung dari kemalangan yang diderita orang lain, karena itu tindakan yang amat keji,” imbuhnya. (Asp)

Baca Juga:

Anies Imbau Warga Jakarta Salat Idul Adha di Rumah

#PSI #PPKM Darurat #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Kebijakan terbaru Pemerintah DKI itu tidak memberikan keringanan sama sekali apabila dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 23/2023
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Banyak program yang terkesan hanya menghibur warga DKI Jakarta
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Indonesia
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Jumat (31/10) malam kemarin terjadi kemacetan parah yang membentang sepanjang Jalan Outer Ring Road (JORR) dari arah Kembangan menuju Cengkareng, Jakarta Barat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 01 November 2025
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Indonesia
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Disebut tokoh yang sangat berpengaruh dan dekat dengan kader PSI.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Sebut Sehebat Apapun Prabowo, Tetap Rusak Bila Sekelilingnya Orang-Orang Munafik yang Gila Jabatan
Beredar konten yang berisi Anies menyebut orang-orang di sekeliling Prabowo munafik dan gila jabatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Sebut Sehebat Apapun Prabowo, Tetap Rusak Bila Sekelilingnya Orang-Orang Munafik yang Gila Jabatan
Indonesia
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
Menteri Kehutanan sekaligus Sekjen PSI Raja Juli bertemu dengan Presiden ke-7 RI Jokowi di Solo. Momen ini dibagikan Raja Juli lewat akun instagram pribadinya, @rajaantoni.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Oktober 2025
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
Indonesia
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Sistem kesehatan di Jakarta berpotensi mengalami kekacauan apabila 1,3 juta masyarakat atau lebih tidak mendapatkan layanan BPJS lagi karena anggarannya dipotong.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Indonesia
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
PSI DKI menemukan anggaran fantastis pembelian lampu operasi di Dinkes. Nilai anggaran tersebut mencapai Rp 1,4 miliar.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
Bagikan