PSI Bela Pj Heru yang Dikritik PKS Tak Jalankan RPD Anies

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 21 Mei 2023
PSI Bela Pj Heru yang Dikritik PKS Tak Jalankan RPD Anies

Pj Gubernur Heru Budi Hartono saat memberikan sambutan di Jakarta, Kamis (17/5/2023). ANTARA/Walda

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyangkal jika Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono tidak mengikuti Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang disusun gubernur sebelumnya, Anies Baswedan.

Menurut Sekretaris Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana, banyak program pengentasan masalah banjir dan macet yang digarap Penjabat Heru.

Baca Juga:

Golkar Ucap Terima Kasih pada PSI Terkait 2 Kadernya Didukung Jadi Cagub DKI

Hal tersebut ditegaskan William menanggapi kritik PKS yang menilai Pj Heru tak jalankan RPD yang dibuat Anies.

"Pernyataan tersebut kurang tepat, 7 bulan menjabat, banyak yang dilakukan Pak Heru untuk menangani masalah banjir, kemacetan dan problema Jakarta. Kami minta Pak Heru untuk lebih banyak melakukan terobosan di DKI. Kami apresiasi kerja akselerasi percepatan penyelesaian sodetan dan normalisasi Sungai Ciliwung yang mangkrak di era Pak Anies," ucapnya.

William juga menguraikan beberapa kinerja Heru Budi yang patut diapresiasi seperti melakukan penghijauan, mengubah kawasan tak terawat jadi kawasan unggulan dan berhasil menambah 267 taman baru di Jakarta.

Baca Juga:

PSI Sodorkan 9 Nama Cagub DKI Jakarta

Selain itu, Heru juga cukup responsif dalam melakukan optimalisasi kinerja ASN melalui promosi, rotasi dan demosi.

"Pak Heru juga kembali mengoptimalkan kanal-kanal aduan baik secara offline maupun online agar masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan dan masalahnya," ungkap William.

Selain itu, Heru Budi juga menjadi pemimpin yang menghubungkan juga menyelaraskan kebijakan daerah dengan pusat terutama dalam agenda-agenda besar seperti KTT ASEAN kemarin.

"Kami minta Pak Heru juga menyiapkan dengan baik transisi Kota DKI Jakarta yang nantinya tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara. Tansisi ini harus betul-betul dijalankan dengan baik dan mengedepankan kepentingan warga Jakarta," ujarnya. (Asp)

Baca Juga:

Wakil Ketua dan Anggota Komisi E DPRD DKI Mengundurkan Diri dari PSI

#Heru Budi Hartono #PSI #DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Rekayasa Lalin di TB Simatupang Bantu Urai Kemacetan, Pramono Sebut Perpanjang Diputuskan Besok
Penurunan kemacetan ini terjadi pada jam sibuk, yakni pukul 17.00 hingga 20.00 WIB.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Rekayasa Lalin di TB Simatupang Bantu Urai Kemacetan, Pramono Sebut Perpanjang Diputuskan Besok
Indonesia
MPR Tanggapi Polemik Komeng dan Pramono soal Banjir, Sarankan Kolaborasi Selesaikan Bersama
Mengajak semua pihak untuk terlibat dalam mencegah bencana banjir, terutama di tengah ancaman krisis iklim saat ini.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
MPR Tanggapi Polemik Komeng dan Pramono soal Banjir, Sarankan Kolaborasi Selesaikan Bersama
Indonesia
Bus Transjakarta Kecelakaan di Cakung, 6 Orang Teluka
Peristiwa itu terjadi dekat dengan Stasiun Cakung.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Bus Transjakarta Kecelakaan di Cakung, 6 Orang Teluka
Indonesia
Jakarta masih Sering Kebakaran, Legislator PSI Pertanyakan Program 1 RT 1 APAR
Hal ini penting karena bisa jadi APAR itu merupakan garda terdepan untuk melawan kebakaran sebelum api menyebar.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Jakarta masih Sering Kebakaran, Legislator PSI Pertanyakan Program 1 RT 1 APAR
Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Indonesia
Pramono Tanggapi Gerakan Publik Menolak Pejabat Pakai Strobo
Pihak yang mengatur ketentuan penggunaan strobo pejabat ialan pemerintah pusat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Pramono Tanggapi Gerakan Publik Menolak Pejabat Pakai Strobo
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Antisipasi Kebutuhan Pangan Jelang Nataru
Mendorong Pemprov DKI mengintensifkan gerakan pangan murah serta operasi pasar di berbagai wilayah.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Pemprov DKI Diminta Antisipasi Kebutuhan Pangan Jelang Nataru
Indonesia
Naik Transportasi Publik Jakarta pada 17-19 September Dikenai Tarif Rp 1
Tarif spesial hanya Rp 1 ini diberikan dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional 2025 dan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Naik Transportasi Publik Jakarta pada 17-19 September Dikenai Tarif Rp 1
Indonesia
Sepanjang Agustus 2025, 4 Juta Lebih Warga Naik MRT Jakarta
Tren peningkatan angka keterangkutan (ridership) masih terlihat konsisten di lima stasiun.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Sepanjang Agustus 2025, 4 Juta Lebih Warga Naik MRT Jakarta
Indonesia
Pramono Bantah Istrinya Punya Jabatan dan Terima Gaji dari Pemprov DKI
Pramono menyebut istrinya merupakan seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki akun media sosial dan tidak pernah mencampuri urusan pekerjaannya sebagai gubernur.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Pramono Bantah Istrinya Punya Jabatan dan Terima Gaji dari Pemprov DKI
Bagikan