Program Jalur Sepeda Anies Dapat Suntikan Dana Rp 7,5 Miliar

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 17 November 2022
Program Jalur Sepeda Anies Dapat Suntikan Dana Rp 7,5 Miliar

Arsip Foto - Sejumlah pesepeda melintasi jalur sepeda di Jalan MH. Thamrin, Jakarta, Minggu (19/7/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Program jalur sepeda yang sempat digarap eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan batal dihapus.

Sempat heboh sebelumnya, program jalur sepeda tidak dilanjutkan usai Anies lengser. Kini, kebijakan jalur sepeda Anies mendapat dukungan anggaran Rp 7,5 miliar pada APBD DKI tahun 2023.

Namun, angka tersebut mengalami penurunan setelah sebelumnya mendapat anggaran sebesar Rp 38 miliar.

Baca Juga:

Jalur Sepeda di Jakarta Dibuat Parkir, Dishub DKI Tingkatkan Pengawasan

"Rapat terakhir Komisi B merevisi anggaran untuk lajur sepeda. Walaupun turun jauh ya, tapi alhamdulillah diputuskan bahwa lajur sepeda mendapatkan anggaran Rp 7,5 m," kata anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (17/11).

Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ini menuturkan, nantinya anggaran tersebut untuk tiga kegiatan. Yakni, Rp 2 miliar untuk evaluasi lajur sepeda yang sudah ada, Rp 500 juta untuk sosialisasi yang dibagi untuk masing-masing kota madya Rp 100 juta. Sedangkan Rp 5 miliar lainnya, untuk optimalisasi tindak lanjut dari hasil evaluasi seluruh Jakarta.

"Jadi lajur-lajur yang berbahaya dipindahkan rutenya atau diberi pengaman yang sesuai," ujarnya.

Baca Juga:

Bersepeda, Anies Hadiri 'Terima Kasih Jakarta' di Akhir Masa Jabatan

MTZ mengungkapkan, anggaran Rp 7,5 miliar itu hanya untuk ketiga kegiatan saja. Sedangkan anggaran untuk perluasan atau pengembangan lajur sepeda tahun 2023 tidak masuk dalam anggaran.

"Belum ada anggaran untuk perluasan atau pengembangan lajur sepeda di Jakarta. Padahal sebelumnya di pembahasan awal ada Rp 38 miliar," paparnya.

Diketahui sebelumnya, anggota DPRD dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak meminta agar program jalur sepeda tahun 2023 distop.

"Saya tidak melihat kita perlu evaluasi ulang mengenai lajur sepeda, karena secara kasat mata itu tidak berfungsi, hanya menghambur-hamburkan uang untuk mengeluarkan kajian," kata Gilbert yang juga anggota Komisi B DPRD DKI. (Asp)

Baca Juga:

Kurangi Mobil, 4 Kota ini Prioritaskan Pejalan Kaki dan Sepeda

#Jalur Sepeda #DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Rekayasa Lalin di TB Simatupang Bantu Urai Kemacetan, Pramono Sebut Perpanjang Diputuskan Besok
Penurunan kemacetan ini terjadi pada jam sibuk, yakni pukul 17.00 hingga 20.00 WIB.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Rekayasa Lalin di TB Simatupang Bantu Urai Kemacetan, Pramono Sebut Perpanjang Diputuskan Besok
Indonesia
MPR Tanggapi Polemik Komeng dan Pramono soal Banjir, Sarankan Kolaborasi Selesaikan Bersama
Mengajak semua pihak untuk terlibat dalam mencegah bencana banjir, terutama di tengah ancaman krisis iklim saat ini.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
MPR Tanggapi Polemik Komeng dan Pramono soal Banjir, Sarankan Kolaborasi Selesaikan Bersama
Indonesia
Bus Transjakarta Kecelakaan di Cakung, 6 Orang Teluka
Peristiwa itu terjadi dekat dengan Stasiun Cakung.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Bus Transjakarta Kecelakaan di Cakung, 6 Orang Teluka
Indonesia
Jakarta masih Sering Kebakaran, Legislator PSI Pertanyakan Program 1 RT 1 APAR
Hal ini penting karena bisa jadi APAR itu merupakan garda terdepan untuk melawan kebakaran sebelum api menyebar.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Jakarta masih Sering Kebakaran, Legislator PSI Pertanyakan Program 1 RT 1 APAR
Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Indonesia
Pramono Tanggapi Gerakan Publik Menolak Pejabat Pakai Strobo
Pihak yang mengatur ketentuan penggunaan strobo pejabat ialan pemerintah pusat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Pramono Tanggapi Gerakan Publik Menolak Pejabat Pakai Strobo
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Antisipasi Kebutuhan Pangan Jelang Nataru
Mendorong Pemprov DKI mengintensifkan gerakan pangan murah serta operasi pasar di berbagai wilayah.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Pemprov DKI Diminta Antisipasi Kebutuhan Pangan Jelang Nataru
Indonesia
Naik Transportasi Publik Jakarta pada 17-19 September Dikenai Tarif Rp 1
Tarif spesial hanya Rp 1 ini diberikan dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional 2025 dan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Naik Transportasi Publik Jakarta pada 17-19 September Dikenai Tarif Rp 1
Indonesia
Sepanjang Agustus 2025, 4 Juta Lebih Warga Naik MRT Jakarta
Tren peningkatan angka keterangkutan (ridership) masih terlihat konsisten di lima stasiun.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Sepanjang Agustus 2025, 4 Juta Lebih Warga Naik MRT Jakarta
Indonesia
Pramono Bantah Istrinya Punya Jabatan dan Terima Gaji dari Pemprov DKI
Pramono menyebut istrinya merupakan seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki akun media sosial dan tidak pernah mencampuri urusan pekerjaannya sebagai gubernur.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Pramono Bantah Istrinya Punya Jabatan dan Terima Gaji dari Pemprov DKI
Bagikan