Presiden Jokowi Minta Evaluasi Total PSBB dan Penyaluran Bansos COVID-19

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo menilai penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di 4 provinsi dan 22 kabupaten dan kota harus diterapkan secara ketat dan efektif.

Jokowi melihat beberapa kabupaten dan kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk ke tahap kedua. Hal ini perlu observasi mana yang penerapan terlalu over, terlalu kebablasan, dan mana yang masih kendor.

Baca Juga

PKS Sarankan Jokowi Panggil 2 Pihak Ini Hentikan PHK Massal

"Evaluasi ini penting sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan di kota kabupaten maupun provinsi yang melakukan PSBB," kata Jokowi, Senin (4/5).

Menurut Jokowi, setiap daerah yang melakukan PSBB harus memiliki target-target yang terukur. Misalnya berapa jumlah pengujian sampel yang telah dilakukan, test PCR yang telah dilakukan, apakah pelacakan yang agresif telah dikerjakan lalu, berapa yang telah di tracing setiap hari.

"Betul-betul ini harus dikerjakan," terang Jokowi.

Jokowi juga menyoroti isolasi ketat yang belum maksimal. Karena ia melihat ada pasien positif juga masih bisa lari dari rumah sakit dan yang dalam pengawasan masih beraktivitas ke sana ke mari.

"Evaluasi-evaluasi yang terukur seperti ini perlu dilakukan," terang kakek tiga orang cucu ini.

Selain itu, Jokowi menekankan agar pemerintah melakukan monitor secara ketat potensi penyebaran di beberapa klaster. Seperti klaster pekerja migran, klaster jemaah tablig, ada klaster Gowa, ada klaster rembesan pemudik dam klaster industri.

"Ini perlu betul-betul di monitor secara baik. Yang lain juga klaster industri kita harus memastikan industri-industri yang diizinkan beroperasi itu yang mana, harus dicek di lapangan mereka melakukan protokol kesehatan secara ketat atau tidak," tambah dia.

Jokowi juga meminta kecepatan agar bansos sampai di tangan keluarga penerima betul-betul. Karena, semakin cepat diterima akan semakin baik.

Ia mendesak Mensos juga gubernur, bupati dan wali kota, camat sampai kepala desa turun ke lapangan menyisir. Kalau ada warga yang miskin yang belum dapat segera bisa dicarikan solusinya.

"Saya minta minggu ini ini sudah semuanya bisa diterima," ungkap Jokowi.

Tak hanya itu, data penerima bansos dibuka secara transparan, siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa. Sehingga jelas tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Dengan begitu, pemerintah bisa melakukan segera koreksi di lapangan.

Baca Juga

Toko Emas Kewalahan Saat Pandemi, Warga Mulai Serbu Pegadaian

"Tadi sudah saya sampaikan mengenai persoalan timing betul-betul harus di-manage secara baik karena ada bantuan dari pusat, dari daerah kemudian juga dari desa," imbuh Jokowi.

Ia juga memerintahkaj agar dibuat hotline untuk pengaduan, sehingga apabila menemukan penyimpangan bisa ketahui secara cepat. (Knu)