Polda Metro Bakal Minta Klarifikasi Ketua KPK Soal Fotonya Bersama SYL

MerahPutih.com - Foto pertemuan antara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di lapangan bulutangkis akan menjadi materi pertanyaan dalam pemeriksaan kasus dugaan pemerasan.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak membenarkan perihal materi tersebut yang sedianya diperiksa Jumat (20/10) ini.

Baca Juga:

Ketua KPK Minta Penjadwalan Ulang Pemeriksaan di Polda Metro Jaya

“Itu hanya salah satu dari pertanyaan yang akan diajukan,” ujar Ade Safri kepada awak media di Jakarta, Jumat (20/10).

Kendati demikian Ade Safri belum mengungkap berapa pertanyaan dan juga materi apa saja yang akan ditanyakan penyidik kepada Firli Bahuri nanti.

Ia hanya menyampaikan pihaknya masih menunggu kehadirannya di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan kasus yang sudah dalam tahap penyidikan itu.

“Kita tunggu nanti siang,” katanya.

Ade sebelumnya menjelaskan foto yang beredar tersebut nantinya akan didalami lebih lanjut dalam tahap penyidikan.

Baca Juga:

Ketua KPK Didesak Mengundurkan Diri untuk Mudahkan Penyidikan di Polda Metro Jaya

Pendalaman foto yang beredar tersebut terkait dengan perihal Pasal 65 juncto Pasal 36 Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Terkait adanya larangan untuk berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pihak tersangka ataupun pihak lain yang terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apapun,” ucapnya.

Adapun penanganan kasus dugaan Pemerasan tersebut sudah naik ke tahap penyidikan berdasarkan hasil gelar perkara

Sayangnya, Firli meminta penjadwalan ulang pemeriksaan ke Polda Metro Jaya karena sedang ada agenda lain, hari ini.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPN Nurul Ghufron, melalui keterangan tertulis yang dibagikan oleh Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri. (Knu)

Baca Juga:

Puslabfor Polri Temukan Dugaan Jenis Bom yang Meledak Dekat Gedung KPK