PHK dan Ramadan Bikin Pengemis di Bandung Meningkat

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 April 2021
PHK dan Ramadan Bikin Pengemis di Bandung Meningkat

Penyandang masalah kesejahteraan sosial. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung memprediksi terjadi pengingkatan jumlah pengemis atau penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Bandung pada Ramadan tahun ini. Dinsos juga menangkap fenomena meningkatnya PMKS karena PHK yang terjadi selama pandemi Covid-19.

"Kalau dari hasil penjangkauan kemarin, itu karena PHK. Karena tidak kerja, kemudian coba-coba ikut temannya yang di jalanan. Mungkin banyak masyarakat yang bantu di jalanan ya jadi semakin betah,” ucap Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Bandung, Dadang Aziz Salim, di Balai Kota Bandung, Selasa (13/4).

Baca Juga:

Seruan Anies soal Protokol Kesehatan Ibadah Ramadan

PMKS yang turun kejalan karena PHK sebagai tren baru di Bandung. Untuk itu, pihaknya telah menyiagakan tim untuk mengantisipasi masalah PMKS yang kini disebut Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang jumlahnya diprediksi meningkat pada Ramadan ini.

Dadang mengaku, telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk bisa bekerja sama dengan tim dari Unit Social Respon (USR) guna menyasar sejumlah lokasi. Seperti di seperti tempat ibadah, tempat perbelanjaan, dan di persimpangan jalan.

"Saat Ramadan dan lebaran, kami sudah memetakan mungkin awalnya dari masjid-masjid dulu. Karena memang kebanyakan di pelataran. Mudah-mudahan oleh USR bisa mengatasinya," katanya.

Guna memudahkan penjangkauan, Dadang menyatakan, pihaknya sudah membuat pemetaan potensi rawan timbulnya PPKS selama Ramadan ini. Area potensi PPKS ini diklasifikasikan ke dalam tiga zona yaitu zona merah, kuning dan hijau.

“Kalau merah itu rawan. Kuning masih bisa diatasi. Hijau itu lebih tidak memgganggu ke pengguna jalan,” ujarnya.

Dadang menyebutkan, salah satu zona merah yang paling rawan di Kota Bandung berada di kawasan Pasir Koja. PPKS di wilayah tersebut justru dihimpun dan memiliki koordinator yang memimpin di area tersebut dan kerap melawan ketika dilakukan penjangkauan.

Penyandang kesejahteraan sosial. (Foto: Antara)
Penyandang kesejahteraan sosial. (Foto: Antara)

"Di sana itu mereka bisa sampai ketok-ketok pintu (kendaraan). Sulit juga dijangkau penertiban,” jelasnya.

Dadang tidak memungkiri apabila pada Ramadan ini tim USR Dinsos Kota Bandung kerap kewalahan melakukan penjangkauan. Sehingga membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak baik instansi pemerintah, lembaga swasta ataupun masyarakat.

“Kami keterbatasan sarana dan prasarana dan SDM. Karena keterbatasan anggaran, jadi kami hanya bisa merekrut 30 orang,” terangnya.

Dadang menuturkan, pihaknya juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Karena khusus di tengah pandemi. Tetapi, hingga saat ini belum terdata ada PPKS yang positif terpapar COVID-19 dan pemerintah memilih penanganan PPKS pada penghalauan terlebih sebagian besar PPKS justru berasal dari luar Kota Bandung. (Iman Ha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Penjual Kuliner Ramadan di Bandung Bisa Jualan Lebih Lama

#Angka Kemiskinan #PHK #Pengemis #Ramadan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kemenaker Dorong Multistrada Mengedepankan Dialog Bipartit Terkait Rencana Penyesuaian Tenaga Kerja
Manajemen batalkan surat PHK dan siapkan pelatihan, menegaskan komitmen investasi di Indonesia
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Kemenaker Dorong Multistrada Mengedepankan Dialog Bipartit Terkait Rencana Penyesuaian Tenaga Kerja
Indonesia
Presiden Setujui Program Latihan Kerja Kepala Keluarga Ekstrem Miskin, 4 Bulan Langsung Jadi Satpam
Pemerintah meluncurkan strategi baru pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program pelatihan kerja bagi kepala keluarga miskin ekstrem.
Wisnu Cipto - Rabu, 05 November 2025
Presiden Setujui Program Latihan Kerja Kepala Keluarga Ekstrem Miskin, 4 Bulan Langsung Jadi Satpam
Berita Foto
Pimpinan DPR Sidak Pabrik Ban Michelin Bahas Dugaan PHK Sepihak
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, menemui massa buruh yang berunjukrasa di depan gerbang, usai bertemu Pihak Majemen Pabrik Ban Michelin, saat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Kawasan Cikarang, Jawa Barat, Senin (3/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 03 November 2025
Pimpinan DPR Sidak Pabrik Ban Michelin Bahas Dugaan PHK Sepihak
Indonesia
3,9 Juta Nelayan Masuk Miskin Ekstrem, DPR Desak Program KNMP Jadi Solusi
Data BPS menyebut pada 2022 kemiskinan di daerah pesisir mencapai 17,74 jiwa sebanyak 3,9 juta jiwa masuk kategori miskin ekstrem.
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Oktober 2025
3,9 Juta Nelayan Masuk Miskin Ekstrem, DPR Desak Program KNMP Jadi Solusi
Indonesia
Ratusan Ribu Pekerja Tekstil di PHK, Pemerintah Tertibkan Pejabat dan Mafia Kuota Impor
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa impor benang dan kain di tahun 2016 masing-masing hanya sebesar 230.000 ton dan 724.000 ton.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Ratusan Ribu Pekerja Tekstil di PHK, Pemerintah Tertibkan Pejabat dan Mafia Kuota Impor
Indonesia
Prihatin Ancaman PHK Massal Karyawan Shell, Legislator Ingatkan Kebijakan Harus Berkeadilan
Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana, angkat bicara soal ancaman PHK massal yang menghantui karyawan Shell.
Soffi Amira - Jumat, 19 September 2025
Prihatin Ancaman PHK Massal Karyawan Shell, Legislator Ingatkan Kebijakan Harus Berkeadilan
Indonesia
Jawa Barat Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi di Agustus 2025, Gubernur Dedi Mulyadi Singgung Jumlah Penduduk dan Besarnya Industri
Secara nasional jumlah tenaga kerja terkena PHK tercatat sebanyak 830 orang, 261 di antaranya terjadi di Jawa Barat.
Frengky Aruan - Rabu, 17 September 2025
Jawa Barat Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi di Agustus 2025, Gubernur Dedi Mulyadi Singgung Jumlah Penduduk dan Besarnya Industri
Indonesia
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
Rokok ilegal, yang sering diproduksi rumahan, tidak membayar cukai kepada pemerintah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
Indonesia
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan
Kadin pentingnya penciptaan lapangan kerja baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan
Indonesia
Ini Berbagai Program Buat Cegah PHK dan Ringankan Buruh, Subsidi Upah Dilanjutkan
Pembebasan PPh untuk sektor tertentu yang telah dinikmati oleh 1,7 juta pekerja.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Ini Berbagai Program Buat Cegah PHK dan Ringankan Buruh, Subsidi Upah Dilanjutkan
Bagikan