Pengamat Sebut Jokowi Mestinya Netral dan Menjadi Negarawan di Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 31 Mei 2023
Pengamat Sebut Jokowi Mestinya Netral dan Menjadi Negarawan di Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo di Jakarta, Rabu (24/5/2023). ANTARA/Fath Putra Mulya/am.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pergerakan politik Presiden Joko Widodo jelang Pemilu 2024 menuai sorotan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai, menuju akhir masa jabatannya Jokowi dinilai lebih baik jika berada di tengah.

"Pak Jokowi menjadi negarawan saja, agar saat landing menjadi Presiden di Oktober 2024 itu nantinya dengan bagus. Di tengah saja, bijaksana saja, jadi negarawan saja itu," kata Ujang kepada wartawan di Jakarta, Rabu (31/5).

Baca Juga:

Pilkades di Bekasi Ditunda Karena Pemilu 2024

Ia menuturkan, posisi Jokowi sebagai kepala negara dinilai kurang tepat ikut cawe-cawe. Terlebih dengan posisi sebagai presiden tentunya memiliki kuasa. Dan dikhawatirkan kuasa yang ada bisa mempengaruhi hasil pemilu atau bisa mengkondisikan pemenangan capres dan cawapres.

"Kalau itu dilakukan maka itu bagian daripada abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang dan itu yang tidak diharapkan," jelasnya.

Ujang menyebut, ketika kepala negara melakukan cawe-cawe terhadap pemilihan presiden bahkan menggunakan struktur dan infrastrasiktur negara maka akan menimbulkan masalah sendiri.

Lawan politik pasangan yang didukung kepala negara akan merasa dicurangi dan menyebabkan permasalahan baru pasca pemilu.

Baca Juga:

JK Dukung Sikap Jokowi Cawe-Cawe Pemilu 2024

"Karena yang kalah akan menganggap ini dicurangi, dikadali oleh yang namanya cawe-cawe tersebut," jelas pengajar dari Universitas Al Azhar ini.

Ujang mengingatkan agar Presiden Jokowi lebih baik netral terhadap pemilihan presiden. Jadi, menurut Ujang, kalau Jokowi mengklaim atau menyebut cawe-cawe-nya dalam Pemilu untuk kepentingan yang lebih besar adalah tidak benar.

“Yaitu kepentingan-kepentingan Jokowi saja, bukan kepentingan bersama, bukan kepentingan negara,kepentingan politik saja begitu,” tegas Ujang.

Ujang mencermati Jokowi menyatakan bakal cawe-cawe dalam Pemilu karena akan terjadi peralihan kekuasaan dari rezimnya ke rezim penggantinya.

“Dia ingin memastikan penggantinya nanti betul-betul orang dari kelompoknya, bukan di luar kelompoknya,” tutur Ujang. (Knu)

Baca Juga:

Anies Yakin Pemilu 2024 Jadi Ajang Adu Gagasan

#Jokowi #Presiden Joko Widodo #Pemilu 2024 #Pengamat Politik
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gibran tak Hadiri Reshuffle Kabinet, Jokowi Berikan Pembelaan
Wapresi RI, Gibran Rakabuming Raka, tidak hadir reshuffle Kabinet Merah Putih. Jokowi pun memberikan pembelaan.
Soffi Amira - Jumat, 19 September 2025
Gibran tak Hadiri Reshuffle Kabinet, Jokowi Berikan Pembelaan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Sri Mulyani Ngadu ke Jokowi setelah Dicopot Prabowo dari Jabatan Menteri Keuangan
Video tersebut merupakan momen ketika Sri Mulyani bersilaturahmi ke rumah Jokowi pada saat Lebaran 2025.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Sri Mulyani Ngadu ke Jokowi setelah Dicopot Prabowo dari Jabatan Menteri Keuangan
Indonesia
Jokowi tak Hadir di Sidang Gugatan Ijazah, Penggugat Minta Ganti Hakim
Jokowi tak hadir di sidang gugatan CLS yang berlangsung di PN Solo, Selasa (16/9). Pihak penguggat pun meminta agar hakim diganti.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
Jokowi tak Hadir di Sidang Gugatan Ijazah, Penggugat Minta Ganti Hakim
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Ijazah Gibran Digugat Rp 125 Triliun, Jokowi: Nanti Sampai Kelulusan Jan Ethes Ikut Dipermasalahkan
Ia akan melayani adanya gugatan tersebut.
Dwi Astarini - Sabtu, 13 September 2025
Ijazah Gibran Digugat Rp 125 Triliun, Jokowi: Nanti Sampai Kelulusan Jan Ethes Ikut Dipermasalahkan
Indonesia
Budi Arie Hingga Sri Mulyani Kena Reshuffle, Jokowi Sebut itu Hak Prerogatif Prabowo
Jokowi mengatakan pergantian Menkeu Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi merupakan hal bagus.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Budi Arie Hingga Sri Mulyani Kena Reshuffle, Jokowi Sebut itu Hak Prerogatif Prabowo
Indonesia
Polemik UU Perampasan Aset, Jokowi: Saya Sudah 3 Kali Ajukan ke DPR
Jokowi menanggapi polemik UU Perampasan Aset. Ia mengatakan, bahwa sudah tiga kali mengajukan ke DPR saat masih menjabat sebagai Presiden RI.
Soffi Amira - Jumat, 12 September 2025
Polemik UU Perampasan Aset, Jokowi: Saya Sudah 3 Kali Ajukan ke DPR
Indonesia
Penggugat Ijazah Palsu Jokowi Ajukan Gugatan Baru, Kuasa Hukum: CLS Hanya Bisa Ditujukan kepada Penyelenggara
Penggugat ijazah palsu Jokowi kini mengajukan gugatan baru. Kuasa Hukum Jokowi mengatakan, bahwa gugatan CLS hanya bisa ditujukan kepada penyelenggara.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
Penggugat Ijazah Palsu Jokowi Ajukan Gugatan Baru, Kuasa Hukum: CLS Hanya Bisa Ditujukan kepada Penyelenggara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Akibat Sering Kritik Jokowi, Rumah Roy Suryo Dibakar Massa
Sebuah unggahan sempat beredar di TikTok berisi video dengan narasi 'Rumah Roy Suryo Dibakar Massa'
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Akibat Sering Kritik Jokowi, Rumah Roy Suryo Dibakar Massa
Bagikan