PENA 98 Tolak Capres-Cawapres Pelanggar HAM dan Pelaku Politik Identitas

Presidium PENA 98 Bali Oktaviansyah di Graha PENA 98, Jakarta Pusat, Kamis (4/5). (Foto: MP/Ponco)
MerahPutih.com - Persatuan Nasional (PENA) Aktivis 98 menolak sosok calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) pelanggar hak asasi manusia (HAM) pada masa lalu.
"Kami tidak mendukung calon presiden maupun calon wakil presiden yang melakukan pelanggar HAM di masa lalu," kata Presidium PENA 98 Bali Oktaviansyah di Graha PENA 98, Jakarta Pusat, Kamis (4/5).
Baca Juga:
Oktav lantas menyinggung nama Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang dianggap terlibat dalam kejahatan HAM pada 1998.
Hal tersebut, kata Oktav, tercermin dari hasil sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang menyatakan Prabowo diduga terlibat dalam penculikan aktivis 1998.
"Itu sudah cukup menjadi sebuah acuan bagi kami kami tidak menginginkan capres yang terlibat dalam pelanggaran HAM," tegas dia.
Baca Juga:
Prabowo Capres Koalisi Besar Tersirat Setelah Pertemuan Ketum Partai di Istana
Selain itu, Oktav menyampaikan PENA 98 juga menolak capres yang melakukan politik identitas demi mendapatkan kekuasaan.
Dia lantas menyebut nama Anies Baswedan menjadi sosok yang menggunakan politik identitas pada Pilgub DKI Jakarta 2017.
"Pelaku politik indentitas saat itu yang kami tengarai sangat dekat dengan isu tersebut ialah Anies Baswedan, karena itu kami juga menolak Anies Baswedan," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Profil Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan yang Ditunjuk Jadi Ketua DK LPS

DPR Terima 5 Surat dari Prabowo, Bahas Calon Anggota LPS hingga RUU BUMN

Bertemu Sekjen PBB, Prabowo Nyatakan Siap Kirim Pasukan Perdamaian ke Palestina

Prabowo Pimpin Delegasi RI Standing Ovation saat Prancis Akui Palestina di PBB

Mikrofon Prabowo Mati Saat Pidato di PBB, Ini Penjelasan Kemenlu

Hadiri Sidang Umum PBB, Prabowo Diyakini Bisa 'Buka Pintu' Kemerdekaan Palestina

Prabowo segera Bentuk Komisi Reformasi Polri, Usman Hamid: Belum Punya Konsep dan Tujuan yang Jelas

Ini Syarat Prabowo Buka Opsi Indonesia Akui Israel

Bicara di KTT PBB, Prabowo: Kita Harus Mengakui Palestina Sekarang

Kemenkumham Soroti 10 Isu Krusial HAM dalam Pembahasan RUU KUHAP
