PENA 98 Tolak Capres-Cawapres Pelanggar HAM dan Pelaku Politik Identitas

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 04 Mei 2023
PENA 98 Tolak Capres-Cawapres Pelanggar HAM dan Pelaku Politik Identitas

Presidium PENA 98 Bali Oktaviansyah di Graha PENA 98, Jakarta Pusat, Kamis (4/5). (Foto: MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Persatuan Nasional (PENA) Aktivis 98 menolak sosok calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) pelanggar hak asasi manusia (HAM) pada masa lalu.

"Kami tidak mendukung calon presiden maupun calon wakil presiden yang melakukan pelanggar HAM di masa lalu," kata Presidium PENA 98 Bali Oktaviansyah di Graha PENA 98, Jakarta Pusat, Kamis (4/5).


Baca Juga:

Gerindra Tegaskan Prabowo Tetap Capres

Oktav lantas menyinggung nama Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang dianggap terlibat dalam kejahatan HAM pada 1998.

Hal tersebut, kata Oktav, tercermin dari hasil sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang menyatakan Prabowo diduga terlibat dalam penculikan aktivis 1998.

"Itu sudah cukup menjadi sebuah acuan bagi kami kami tidak menginginkan capres yang terlibat dalam pelanggaran HAM," tegas dia.

Baca Juga:

Prabowo Capres Koalisi Besar Tersirat Setelah Pertemuan Ketum Partai di Istana

Selain itu, Oktav menyampaikan PENA 98 juga menolak capres yang melakukan politik identitas demi mendapatkan kekuasaan.

Dia lantas menyebut nama Anies Baswedan menjadi sosok yang menggunakan politik identitas pada Pilgub DKI Jakarta 2017.

"Pelaku politik indentitas saat itu yang kami tengarai sangat dekat dengan isu tersebut ialah Anies Baswedan, karena itu kami juga menolak Anies Baswedan," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Gibran Akui Ada Arahan Dukung Salah Satu Capres

#HAM #Politik #Anies Baswedan #Prabowo Subianto #Pena 98
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Profil Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan yang Ditunjuk Jadi Ketua DK LPS
Anggito Abimanyu ditunjuk menjadi Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030. Ia akan menggantikan posisi Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
Soffi Amira - Selasa, 23 September 2025
Profil Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan yang Ditunjuk Jadi Ketua DK LPS
Indonesia
DPR Terima 5 Surat dari Prabowo, Bahas Calon Anggota LPS hingga RUU BUMN
DPR sudah menerima lima surat dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Surat tersebut membahas calon anggota LPS hingga RUU BUMN.
Soffi Amira - Selasa, 23 September 2025
DPR Terima 5 Surat dari Prabowo, Bahas Calon Anggota LPS hingga RUU BUMN
Indonesia
Bertemu Sekjen PBB, Prabowo Nyatakan Siap Kirim Pasukan Perdamaian ke Palestina
Presiden RI, Prabowo Subianto bertemu dengan Sekjen PBB, Antonio Guterres. Keduanya bertemu saat mengikuti Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat.
Soffi Amira - Selasa, 23 September 2025
Bertemu Sekjen PBB, Prabowo Nyatakan Siap Kirim Pasukan Perdamaian ke Palestina
Dunia
Prabowo Pimpin Delegasi RI Standing Ovation saat Prancis Akui Palestina di PBB
Apresiasi sama diberikan hampir seluruh delegasi peserta KTT
Wisnu Cipto - Selasa, 23 September 2025
Prabowo Pimpin Delegasi RI Standing Ovation saat Prancis Akui Palestina di PBB
Indonesia
Mikrofon Prabowo Mati Saat Pidato di PBB, Ini Penjelasan Kemenlu
Insiden mikrofon mati terjadi ketika setelah Prabowo menyampaikan kalimat, “Kami bersedia menyediakan pasukan perdamaian.”
Wisnu Cipto - Selasa, 23 September 2025
Mikrofon Prabowo Mati Saat Pidato di PBB, Ini Penjelasan Kemenlu
Indonesia
Hadiri Sidang Umum PBB, Prabowo Diyakini Bisa 'Buka Pintu' Kemerdekaan Palestina
Presiden RI, Prabowo Subianto, menghadiri Sidang Majelis Umum PBB. Ia pun diyakini bisa membuka pintu bagi kemerdekaan Palestina.
Soffi Amira - Selasa, 23 September 2025
Hadiri Sidang Umum PBB, Prabowo Diyakini Bisa 'Buka Pintu' Kemerdekaan Palestina
Indonesia
Prabowo segera Bentuk Komisi Reformasi Polri, Usman Hamid: Belum Punya Konsep dan Tujuan yang Jelas
Presiden RI, Prabowo Subianto, akan segera membentuk Komisi Reformasi Polri. Usman Hamid pun mengatakan, bahwa konsep dan tujuannya belum jelas.
Soffi Amira - Selasa, 23 September 2025
Prabowo segera Bentuk Komisi Reformasi Polri, Usman Hamid: Belum Punya Konsep dan Tujuan yang Jelas
Indonesia
Ini Syarat Prabowo Buka Opsi Indonesia Akui Israel
Perdamaian di Jalur Gaza hanya dapat tercapai dengan adanya pengakuan penuh terhadap kedaulatan negara Palestina.
Wisnu Cipto - Selasa, 23 September 2025
Ini Syarat Prabowo Buka Opsi Indonesia Akui Israel
Dunia
Bicara di KTT PBB, Prabowo: Kita Harus Mengakui Palestina Sekarang
"Solusi dua negara adalah satu-satunya jalan untuk mewujudkan perdamaian di Palestina," kata Prabowo
Wisnu Cipto - Selasa, 23 September 2025
Bicara di KTT PBB, Prabowo: Kita Harus Mengakui Palestina Sekarang
Indonesia
Kemenkumham Soroti 10 Isu Krusial HAM dalam Pembahasan RUU KUHAP
Wamen HAM sebut standar HAM internasional wajib jadi acuan dalam pembahasan RUU KUHAP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Kemenkumham Soroti 10 Isu Krusial HAM dalam Pembahasan RUU KUHAP
Bagikan