Pemerintah Arab Saudi Dinilai Plintat-Plintut Soal Kuota Haji untuk Indonesia
Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) melakukan aksi demonstrasi di depan Kedubes Arab Saudi di Jakarta, Rabu (9/6) (MP/Ponco)
Merahputih.com - Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) melakukan aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, Rabu (9/6). Aksi digelar guna menyikapi ketidakjelasan sikap Pemerintah Arab Saudi perihal kuota Haji untuk Indonesia.
Mereka menilai, pemerintah Arab Saudi tidak konsisten dan plintat-plintut dengan sikapnya sendiri.
"Sudah 2 tahun Pengelolaan ibadah haji amburadul. Tahun kemarin hanya 10 ribu orang yang bisa Haji. Tahun ini belum jelas sama sekali. Tidak profesional," ujar Ketua Umum PB SEMMI, Bintang Wahyu Saputra saat orasi di depan ratusan massa aksi.
Baca Juga:
Jokowi Diharap Buka Keran Diplomasi dengan Raja Arab Saudi Soal Kuota Haji
Sebaiknya, Arab Saudi menyerahkan pengelolaan Haji kepada negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Pemerintah Arab Saudi tidak mampu memberikan pelayanan yang baik kepada umat Islam yang ingin menjalankan rukun Islam kelima.
"Sampai sekarang soal kuota haji untuk Indonesia saja mereka belum putuskan, padahal waktunya sudah dekat sekali. Kalau tidak mampu kami minta serahkan kepada OKI sebagai pengelola Ibadah Haji,” tegas Bintang.
Menurut Bintang, Mekkah dan Madinah merupakan dua kota suci bagi umat Islam. Jutaan orang datang ke Mekah dan Madinah. Melihat Baitullah adalah impian setiap orang Islam Indonesia dan dunia.
"Banyak masyarkat untuk bisa naik haji menabung bertahun-tahun. Tapi saat tiba waktunya nasib mereka tidak jelas, terkatung-katung. Coba saja tanya anak-anak Indonesia, apa impiannya. Enam dari sepuluh anak akan menjawab memberangkatkan Haji orangtuanya," tutur Bintang.
Menurut dia, Duta Besar (Dubes) Kerajaan Arab Saudi tidak peka akan hal ini. Dubes Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Essam bin Abed Al-Thaqafi melakukan politicking terhadap Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dengan membangun citra seolah-olah Dasco menyebarkan Hoaks.
"Padahal apa yang disampaikan Dasco kepada wartawan justru ingin memastikan lebih dulu, Indonesia dapat quota haji baru kemudian bahas kendala lain yang dihadapi, diantaranya vaksin Sinovac yang ditolak pemerintah Arab Saudi," tambahnya.
Baca Juga:
Meski Prihatin, Mang Oded Ajak Jemaah Haji Bandung Lapang Dada
Ia menilai dalam surat Dubes Kerajan Arab Saudi kepada Ketua DPR jelas, Indonesia tidak mendapat kuota haji seperti yang disebut oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
"Ini politicking. Punya agenda apa Dubes Saudi terhadap politik Indonesia? Suratnya bukan menjernihkan polemik quota haji yang sedang ramai malah makin memperkeruh. Sebaiknya pemerintah Arab Saudi menarik pulang Dubesnya, sebelum rakyat Indonesia protes,” kesalnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Biaya Haji Turun, Puan Sebut Terapkan Prinsip Berkeadilan Bagi Seluruh Calon Jemaah
2 Syarikah Ditunjuk Urus Haji 2026, DPR Ingin Pastikan Komitmen Pelayanan Terbaik
Komnas Haji Apresiasi Biaya Haji 2026 Turun, Minta Kualitas Layanan Tetap Maksimal
Ongkos Haji 2026 Diketok Rp 54,19 Juta, Jemaah Punya Waktu Pelunasan 6 Bulan
Biaya Haji 2026 Turun Rp 2 Juta, DPR: Kualitas Layanan Jamaah Harus Tetap Terjaga
Biaya Haji 2026 dan Kuota Per Provinsi: Jawa Timur Mendominasi
Biaya Haji 2026 Harusnya Naik Rp 2,7 Juta, Dahnil Anzar: Turun Berkat Instruksi Prabowo