PDIP Lempar Bola Panas Soal Polemik Jaksa Agung ke Jokowi

MerahPutih.Com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melempar bola panas kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal polemik penunjukkan ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung.

Burhanuddin diketahui merupakan adik kandung politikus PDIP TB Hasanuddin. Sejumlah pihak pun menyoroti penunjukkan Hasanuddin sebagai Jaksa Agung lantaran sarat kepentingan politik.

Baca Juga:

PDIP Ungkap Alasan Jokowi Tunjuk Bekas Jenderal Jadi Menteri Agama

"Itu (ST Burhanuddin) di-endorse oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi yang memutuskan dia jadi Jaksa Agung," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/10).

Hasto menjelaskan, PDIP menjadi bagian sejarah bahwa penyalahgunaan kekuasaan bisa mematikan demokrasi seperti era Orde Baru. Kala itu, lanjut Hasto, partai banteng justru menggunakan hukum sebagai alat menegakkan keadilan.

"Maka mari kita nilai menjadi Jaksa Agung itu tidak diukur dengan hubungan individu dengan seseorang, tapi keputusan politiknya. Sikap PDI Perjuangan, tidak ingin menggunakan hukum sebagai alat kekuasan, hukum harus ditegakkan oleh prinsip-prinsip keadilan," tegas dia.

Sebelumnya Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengkritik penunjukan ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Jokowi.

Boyamin menduga, penunjukan itu tak lepas dari faktor kedekatan dengan tokoh PDI-P yang juga kakak kandung Burhanuddin, yakni Tubagus Hasanudin.

Baca Juga:

Prabowo: Saya Belum Duduk di Kantor, Sudah Tanya Program

Menurut Boyamin, penunjukan itu tak berbeda jauh dengan Jaksa Agung periode sebelumnya, yakni mantan kader Partai NasDem, M Prasetyo.

"Kami menyayangkan pilihan Yang Mulia Paduka Presiden Jokowi ini karena berbau politik dan mengulang kembali pemilihan Jaksa Agung sebelumnya," kata Boyamin dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10).

Boyamin tak menampik kepemimpinan Prasetyo selama periode pertama kental kepentingan politik.
Kondisi itu membuat Boyamin menilai penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi menjadi tak mandiri.(Pon)

Baca Juga:

Prabowo Subianto Resmi Terima Jabatan Menteri Pertahanan dari Ryamizard