Meski Ekonomi Global Sulit, Jokowi Minta Semua Lembaga Tetap Dukung Pemilu 2024


Presiden Jokowi mengunjungi Pasar Bogor untuk memberikan bantuan sosial di Bogor, Jawa Barat pada Kamis (22/4/2022). (ANTARA/Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden)
MerahPutih.com- Pemilu 2024 didepan mata. Namun, situasi perekonomian global masih dalam kategori sulit.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, tahapan Pemilu 2024 akan tetap dimulai pada Juni 2022.
Baca Juga:
Jokowi Perintahkan Pembantunya dan Pemda Dukungan Anggaran Pemilu 2024
"Kita harus mempersiapkan pelaksanaan pemilu yang tahapannya dimulai nanti, Juni tahun 2022," kata Jokowi dalam peresmian pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan nasional, Kamis (28/4).
Jokowi juga meminta pemerintah mempersiapkan anggaran demi melancarkan penyelenggaraan Pemilu 2024. Menurutnya, bantuan itu bisa menggunakan anggaran pusat atau anggaran daerah.
"Tentu saja dukungan anggaran, baik dari APBN atau APBD, agar pemilu terselenggara dengan baik sukses dan lancar," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta dan Walikota Solo ini.
Jokowi meminta seluruh kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota mendukung pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu. Dukungan itu, sambung Jokowi, termasuk dalam wujud penganggaran. Baik dari APBN maupun APBD.
"Agar pemilu terselenggara dengan baik, sukses, dan lancar," ujarnya.
Baca Juga:
Survei Kepuasan Publik terhadap Jokowi Menurun, KSP: Untuk Intropeksi
Sebelumnya Presiden Jokowi menyebut kebutuhan anggaran pemilu 2024 mencapai Rp 110,4 triliun dengan rincian anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 76,6 triliun dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) senilai Rp 33,8 triliun.
"Bantuan, baik dari APBN dan APBD agar Pemilu 2024 terselenggara dengan baik, sukses, dan lancar," tambah Presiden.
Jokowi mengakui pada tahun 2022 dan 2023, Indonesia akan menghadapi situasi yang tidak mudah, serta situasi ekonomi dan politik global yang mengalami gejolak dan penuh ketidakpastian.
Ia menuturkan, pandemi belum sepenuhnya berakhir, beberapa negara masih bergulat menekan penyebaran COVID-19.
"Bahkan masih melakukan 'lockdown', kemudian terjadi gangguan 'supply chain' yang dampaknya ke mana-mana," ungkap Presiden.
Apalagi, menurut Presiden Jokowi, dunia dihantam perang antara Rusia dan Ukraina yang memunculkan krisis energi dan krisis pangan.
Jokowi meminta para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar betul-betul waspada, mengkalkulasi, dan menghitung secara detail langkah antisipasinya.
"Agar langkah antisipasinya benar, maka kita harus betul-betul siap kalau krisis ini berlanjut sampai tahun depan," jelas ayah tiga orang anak ini. (Knu)
Baca Juga:
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Gibran tak Hadiri Reshuffle Kabinet, Jokowi Berikan Pembelaan

[HOAKS atau FAKTA] : Sri Mulyani Ngadu ke Jokowi setelah Dicopot Prabowo dari Jabatan Menteri Keuangan
![[HOAKS atau FAKTA] : Sri Mulyani Ngadu ke Jokowi setelah Dicopot Prabowo dari Jabatan Menteri Keuangan](https://img.merahputih.com/media/e3/8d/47/e38d4720b00e99ed6f2912dbc82158dc_182x135.png)
Jokowi tak Hadir di Sidang Gugatan Ijazah, Penggugat Minta Ganti Hakim

KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah

KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung

KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres

16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah

Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru

Ijazah Gibran Digugat Rp 125 Triliun, Jokowi: Nanti Sampai Kelulusan Jan Ethes Ikut Dipermasalahkan

Budi Arie Hingga Sri Mulyani Kena Reshuffle, Jokowi Sebut itu Hak Prerogatif Prabowo
