Menteri Kabinet Jokowi-Ma'ruf dari Parpol Jumlahnya Disesuaikan
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Wapres terpilih Ma'ruf Amin di Rumah Situbondo, Jakarta, Jumat (5/7/2019). (ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga)
Merahputih.com - Wakil Presiden terpilih, Ma'ruf Amin mengaku belum membahas jumlah menteri kabinet dari partai politik dengan Presiden terpilih Joko Widodo. Nantinya, jumlah menteri dari Partai akan disesuaikan.
"(Menteri) belum dibahas. Kan ada sekian partai koalisi, itu jumlahnya disesuaikan, berapa perolehannya," ujar Ma'ruf Amin di Rumah Situbondo, Jakarta, Jumat (5/7).
BACA JUGA: Jokowi Ternyata Sudah Pegang Nama-Nama Calon Menteri di Kabinetnya
Sejauh ini persoalan menteri dalam kabinet ke depan sama sekali belum dibahas.
"Belum (dibahas), masing-masing berapa, apalagi orangnya, belum dibahas," kata Ma'ruf.
Sementara itu Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yang melakukan kunjungan ke kediaman Ma'ruf, tidak menargetkan berapa jumlah menteri yang akan diperoleh PKB dalam pemerintahan mendatang.
Namun, sebagaimana dikutip Antara, PKB akan mengusulkan dua sumber figur menteri, yakni kader PKB dan non-kader PKB.
"Dua sumber ini lagi kita godok terus, nanti kita serahkan ke Kiai Ma'ruf Amin dan ke Pak Jokowi, baik yang kader maupun non-kader," jelas Cak Imin.
BACA JUGA: Tarik Ulur Pengganti Sandi, Ini Sosok Wagub Aspirasi Warga DKI
Cak Imin mengulas, bahwa dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, Presiden menyampaikan bahwa pembahasan menteri kabinet kemungkinan baru dilakukan pertengahan Juli mendatang. (*)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Anggaran Pertanian Naik, PKB Sebut Harus Fokus ke Petani Milenial

Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan

Anggota PKB di DPR Usul Gerbong Perokok di Kereta, Cak Imin Sebut itu Urusan Pribadi Itu

Tanggapi Aksi Demo Ricuh di DPR, Cak Imin: Ya Selalu Begitu, Dinamika Politik

RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat

PKB Minta Semua Pihak Wujudkan Pidato Prabowo Pasal 33 Benteng Ekonomi Nasional

Respons Pernyataan Sri Mulyani, Legislator PKB: Pajak dan Zakat Tidak Bisa Disamakan Sepenuhnya

Komisi IX DPR: Migran Center Langkah Konkret Lindungi PMI secara Menyeluruh

Prabowo Bergerak Cepat Jadi 'Penata Baret', Dua Pejabat Penting Kena Koreksi Langsung di Muka Umum

PMI Jadi Korban Kekerasan di Malaysia, PKB Bantu Proses Pemulangan
