Mensos Keciduk KPK, Bansos COVID-19 Diganti Uang Tunai Rp300 Ribu

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 17 Desember 2020
Mensos Keciduk KPK, Bansos COVID-19 Diganti Uang Tunai Rp300 Ribu

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersepakat mengganti bantuan sosial (bansos) berupa sembako COVID-19 menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp300 ribu.

Program BLT ini diputuskan setelah Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria berkoordinasi dengan Menteri Sosial (Mensos) Ad Interim Muhadjir Effendy, Rabu (16/12).

Baca Juga

Cari Pengganti Mensos dan Menteri KP, Jokowi Diminta tak Pilih Kader Partai

"Bantuan bansos 2021 dalam bentuk sosial tunai jadi dalam bentuk uang," ucap Riza di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (17/12).

Petugas mengemas paket sembako bantuan Presiden RI yang akan disalurkan ke lokasi warga terdampak Covid-19 di Kota Tangerang, Banten, Sabtu, (9/5/2020). Sebanyak 556 Ribu paket sembako yang akan dibagikan kepada warga Kota Tangerang terdampak Covid-19. Bantuan sosial dengan uang Rp600 ribu per keluarga per bulan. Setiap bulan bantuan ini disalurkan dua kali masing-masing Rp300 ribu per paket sembako termasuk kemasan dan ongkos kirim. Bansos sembako terdiri dari beras, minyak goreng, sarden, kornet, sambal, kecap, mie instan, susu UHT, teh celup, hingga sabun mandi. Merahputih.com / Rizki Fitrianto
Petugas mengemas paket sembako bantuan Presiden RI yang akan disalurkan ke lokasi warga terdampak Covid-19 di Kota Tangerang, Banten, Sabtu, (9/5/2020). Bansos sembako terdiri dari beras, minyak goreng, sarden, kornet, sambal, kecap, mie instan, susu UHT, teh celup, hingga sabun mandi. Merahputih.com / Rizki Fitrianto

BLT Rp300 ribu itu akan dialokasikan ke warga yang terdampak COVID-19 dalam enam bulan kedepan. Anggaran ini gabungan antara APBD DKI dan APBN 2021. "Mulai bulan Januari," tuturnya.

Sistem kerja penyaluran BLT ini akan dikucurkan ke penerima melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bank DKI dan PT Pos.

Baca Juga

Jerat 2 Anak Buah Jokowi, KPK Dinilai Masih Punya Gigi

Sementara, penerima BLT di Jakarta ini masih dalam kajian. Kemungkinan jumlah penerima akan berkurang. pada tahun ini penerima Bansos berupa sembako berjumlah 2,45 juta kartu keluarga (KK).

"Karena sudah banyak warga Jakarta yang alhamdulillah bisa dapat bekerja kembali," tutupnya. (Asp)

#BLT #Dana Bansos #Korupsi Bansos #Korupsi Dana Bansos #Bantuan Sosial
Bagikan
Asropih
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
KPK Buka Tersangka Rudy Tanoe Perkaya Perusahaannya Rp 108 M dari Kasus Korupsi Bansos
Keuntungan PT DNRL itu disalurkan sebagai dividen kepada perusahaan induk PT DNR yang juga dikendalikan tersangka Rudy Tanoe.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPK Buka Tersangka Rudy Tanoe Perkaya Perusahaannya Rp 108 M dari Kasus Korupsi Bansos
Indonesia
Biaya Rp 15 Ribu Per Orang, Penyaluran Bansos Pakai PT POS Hanya Dilalukan di Daerah 3 T,
Kemensos mencatat hingga 15 September 2025 penyaluran bansos sembako telah menjangkau 13,6 juta KPM atau 75,89 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Biaya Rp 15 Ribu Per Orang, Penyaluran Bansos Pakai PT POS Hanya Dilalukan di Daerah 3 T,
Indonesia
Prabowo Luncurkan Program Akselerasi Pembangunan: Sarjana Bakal ‘Magang’ di Sektor Industri hingga Memulai Pengembangan Ekosistem Gig Economy
Menko Airlangga Hartarto sebut program magang bagi lulusan perguruan tinggi akan dilakukan pertama.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Prabowo Luncurkan Program Akselerasi Pembangunan: Sarjana Bakal ‘Magang’ di Sektor Industri hingga Memulai Pengembangan Ekosistem Gig Economy
Indonesia
KJP Plus tak Bisa Dicairkan Tiap Bulan, Pramono Ungkap Alasannya
KJP Plus tak bisa dicairkan setiap bulan. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan alasan mengapa bantuan sosial tersebut belum bisa dicairkan setiap bulannya.
Soffi Amira - Jumat, 12 September 2025
KJP Plus tak Bisa Dicairkan Tiap Bulan, Pramono Ungkap Alasannya
Indonesia
PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Tersangka Rudy Tanoe 15 September, KPK Pastikan Hadir
KPK siap menghadapi upaya perlawanan praperadilan yang diajukan tersangka Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DNR Logistics) Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Tersangka Rudy Tanoe 15 September, KPK Pastikan Hadir
Indonesia
Jadi Tersangka Korupsi Bansos, Rudy Tanoe Ajukan Praperadilan Lawan KPK
Kakak dari bos MNC Group sekaligus pendiri Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe itu tengah mengajukan praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Jadi Tersangka Korupsi Bansos, Rudy Tanoe Ajukan Praperadilan Lawan KPK
Indonesia
Celios Desak Reset Ekonomi Indonesia, Copot Menkeu Sampai Pemberian Subsidi Tunai ke Rakyat
Solusi riil dan implementatif perlu segera ditempuh agar kepercayaan publik pulih, APBN sehat, serta daya beli masyarakat terlindungi.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Celios Desak Reset Ekonomi Indonesia, Copot Menkeu Sampai Pemberian Subsidi Tunai ke Rakyat
Indonesia
Digitalisasi Bantuan Sosial Diujicoba di Banyuwangi, Jika Sukses Negara Bakal Hemat Rp 14 Triliun
Jika uji coba di Banyuwangi berhasil digitalisasi PKH akan diperluas bertahap hingga skala nasional
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Digitalisasi Bantuan Sosial Diujicoba di Banyuwangi, Jika Sukses Negara Bakal Hemat Rp 14 Triliun
Indonesia
Digitalisasi Bansos Diklaim Bakal Kurangi 34 juta orang miskin, Data BPS Orang Miskin 23,85 juta Orang
Penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos) bakal mengurangi 34 juta orang miskin selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Digitalisasi Bansos Diklaim Bakal Kurangi 34 juta orang miskin, Data BPS Orang Miskin 23,85 juta Orang
Indonesia
Pemprov DKI Cairkan KLJ, KAJ, dan KPDJ Agustus 2025, Sasar 165.375 Penerima
Bansos PKD disalurkan secara bertahap mulai Senin, 25 Agustus 2025, dengan nilai Rp 300.000 per bulan.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Agustus 2025
Pemprov DKI Cairkan KLJ, KAJ, dan KPDJ Agustus 2025, Sasar 165.375 Penerima
Bagikan