Mekeng Minta Tokoh dan Senior Golkar Tak Ganggu Soliditas Kader Jelang Pilpres 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 13 Juli 2023
Mekeng Minta Tokoh dan Senior Golkar Tak Ganggu Soliditas Kader Jelang Pilpres 2024

Waketum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng. (ANTARA/Widodo S. Jusuf)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Politikus Partai Golkar mulai bereaksi menepis isu pemakzulan Ketua Umum Airlangga Hartarto melalui mekanisme Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Waketum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng meminta para tokoh dan senior agar tidak mengganggu kondusivitas menjelang Pemilu 2024.

Sebab, kata dia, saat ini bukan waktu yang tepat untuk menggelar Munaslub demi mengevaluasi kerja-kerja politik Airlangga Hartarto sebagai Ketum dan capres 2024.

Baca Juga:

Dewan Pakar Sebut Isu Munaslub Sengaja Diembuskan untuk Ganggu Soliditas Golkar

“Yang melakukan konsolidasi kan enggak cuma Pak Airlangga sendiri, caleg-caleg sekarang sedang melakukan konsolidasi, jadi eksponen ini jangan mengganggu kesolidan caleg-caleg di bawah," kata Mekeng di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/7).

Lebih lanjut Mekeng mengungkapkan, seluruh jajaran pengurus Golkar tengah fokus bekerja memenangkan Golkar dan Airlangga di kontestasi elektoral 2024.

Menurutnya, rekomendasi menggelar Munaslub justru bakal mengganggu kerja politik para kader yang berdampak buruk terhadap konsistensi Golkar di peta perpolitikan nasional.

"Partai ini sedang melakukan konsolidasi dan saya sebagai caleg sedang giat konsolidasi, jadi ini menurut saya riak-riak yang enggak ada gunanya," ungkap Mekeng.

Mekeng menyebut, eksponen atau tokoh Golkar sebenarnya tidak memiliki kekuatan politik dalam bentuk apa pun untuk mendesak penyelenggaraan Munaslub.

Sebab, kata dia, pelaksanaan Munaslub hanya bisa diusulkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 1 dan DPP Golkar.

"Enggak kuat, eksponen itu enggak kuat untuk melakukan Munaslub. Munaslub itu bisa dilakukan oleh DPD 1, kalau 2/3 DPD 1 mau Munaslub itu bisa terjadi. Atau misalnya DPP, kalau DPP saja tidak bisa karena suara itu harus di DPD 1,” ucap Mekeng.

“Jadi kalau eksponen itu cuma ngomong-ngomong saja, cuma buat kacau partai saja," sambungnya.

Baca Juga:

Golkar Tolak Pansus JIS Usulan PDIP: Lebih Banyak Politiknya

Sebelumnya, eksponen dan para politisi senior Golkar yang mengatasnamakan diri Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar mendesak digelarnya Munaslub.

Tujuannya untuk memberikan penilaian atas kinerja Airlangga Hartarto dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum maupun calon presiden.

Adapun tokoh-tokoh yang hadir adalah Wakil Ketua Umum DEPINAS SOKSI Lawrence TP Siburian, anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam dan mantan anggota Dewan Pakar Golkar Zainuddin Bintang.

"Kami prihatin lihat keadaan Golkar hari ini. Golkar di dalam Munas, Rapim, sudah putuskan Ketumnya Pak Airlangga jadi capres, tapi sampai saat ini posisi tidak jelas. Tapi beliau selalu katakan di mana-mana sabar tunggu waktunya," ujar Lawrence.

Lawrence menilai, sejak Airlangga ditetapkan sebagai capres, Golkar belum terlihat kerja politik untuk menaikan elektabilitas yang juga cenderung stagnan dan masih rendah.

Dia menyebut, elektabilitas Golkar juga cenderung menurun dan hanya menjadi partai papan tengah.

"Kita menyampaikan secara terbuka hal ini dan kita minta supaya segera dilakukan rapimnas dan setelah rapimnas, Munaslub menggantikan Pak Airlangga dari Ketua Umum Partai Golkar untuk kebesaran dan kemajuan Partai Golkar," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Bantah Isu Munaslub, Lodewijk Klaim Golkar Dukung Langkah Politik Airlangga

#Golkar #Munaslub Partai Golkar
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Indonesia
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Bahlil Lahadalia, Partai Golkar, anggota fraksi, Bimbingan Teknis, aspirasi masyarakat, wakil rakyat, Presiden Prabowo Subianto, profesionalitas, pengawalan program, anggaran daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Putri Akbar Tanjung Kembali Pimpin Golkar Solo, Targetkan 5 Kursi DPRD
Sekar sendiri menjadi ketua DPD Golkar Solo sejak April 2023-2025 dalam dalam Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) DPD Partai Golkar Kota Solo.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 14 September 2025
Putri Akbar Tanjung Kembali Pimpin Golkar Solo, Targetkan 5 Kursi DPRD
Indonesia
Vakumnya Posisi Menpora dan Menko Polkam, Golkar Prediksi Reshuffle Kabinet Akan Ada Tahap Lanjutan
Ia juga memprediksi akan ada tahapan lanjutan dalam reshuffle
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Vakumnya Posisi Menpora dan Menko Polkam, Golkar Prediksi Reshuffle Kabinet Akan Ada Tahap Lanjutan
Indonesia
Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat
Selain fokus pada kebijakan fiskal, bimtek juga akan membekali para legislator tentang cara menyerap aspirasi masyarakat
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Agustus 2025
Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat
Indonesia
Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa
Idrus memahami kemarahan publik yang dipicu oleh isu kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR hingga Rp50 juta per bulan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa
Indonesia
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Menurutnya, semua prosedur dan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi dengan benar
Angga Yudha Pratama - Selasa, 19 Agustus 2025
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Indonesia
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Golkar juga tidak pernah menolak kader yang ingin kembali aktif dalam kepengurusan partai.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Indonesia
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Golkar tidak pernah mengeluarkan surat pemecatan terhadap Setnov sejak berstatus tersangka pada 2017 silam hingga saat ini.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Bagikan