Masih Sakit, Edhy Prabowo Kembali Absen Rapat di DPR


Menteri KKP Edhy Prabowo.
MerahPutih.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan beberapa pejabat tinggi kementerian, seperti Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Aryo Hanggono, serta Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Artati Widiarti, masih tidak bisa hadiri rapat dengan DPR.
Pada Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (22/9), Menteri Edhy masih diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar.
Sekjen KKP Antam Novambar dihadapan para politisi senayan, mendoakan agar yang sakit dapat segera disembuhkan.
Baca Juga:
Menteri KP Edhy Prabowo Positif COVID-19
Rapat kerja kali ini dalam rangka membahas penyesuaian rencana kerja anggaran (RKA) KKP tahun anggaran 2021 sesuai hasil pembahasan badan anggaran. Sebagaimana diketahui, KKP dalam pagu anggaran tahun 2021 adalah sebanyak Rp6,65 triliun.
Sejak 8 September lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, terkonfirmasi positif COVID-19. Kabar ini pertama kali tersiar di Kemeterian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kala itu, anak buah Prabowo Subianto itu baru melakukan kunjungan kerja ke Ambon, Maluku. Setelah itu, Edhy tidak lagi menjalani aktivitas rutin seperti biasanya.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan dirinya juga mendapat informasi Edhy Prabowo terpapar COVID-19.
"Saya dapat kabar dari staf KKP," kata Daniel kepada wartawan, Selasa (8/9)
Terakhir, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tengah dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto yang awalnya ditangani oleh RS Polri Kramat Jati.
Baca Juga:
Gerindra: Hasil Tes Swab Edhy Prabowo Negatif
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan

KKP: Tanggul Laut Beton Proyek Reklamasi KCN Sudah Kantongi Izin PKKPRL

Tanggul Beton Laut Cilincing PT KCN Proyek Reklamasi, Bukan Bagian Giant Sea Wall

Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempar Tanggung Jawab ke Kementerian KKP

Langgar Izin PKKPRL, Proyek Reklamasi 2 Pulau di Batam Disegel KKP

Soal Usulan Tambahan Anggaran, DPR Haruskan KKP Prioritaskan Kesejahteraan Nelayan

Pulau Kecil di Bali dan NTB di Kuasai WNA, Menteri KKP Siap Lakukan Legalisasi

DPR Desak Pemerintah Evaluasi Tambang Nikel di Raja Ampat, Bisa Merusak Keindahan Alam Bawah Laut

Pemerintah Bikin Kampung Merah Putih Buat Sejahterakan Nelayan, Tahun Ini Ditargetkan 100 Kampung

Indonesia Masih Jadi Magnet Illegal Fishing, Tahun 2025 Sudah Menangkap 32 Kapal Ilegal
