Lelang Jabatan Eselon II, Ratusan PNS DKI Terancam Sanksi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 18 Mei 2021
Lelang Jabatan Eselon II, Ratusan PNS DKI Terancam Sanksi

ASN Pemprov DKI Jakarta berbaris saat Upacara Hari Pahlawan di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (10/11/2019). (ANTARA/Ricky Prayoga)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sebanyak 239 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI dimungkinkan akan diberi sanksi lantaran tidak patuh melaksanakan instruksi pimpinan, ihwal seleksi lelang terbuka jabatan tinggi pratama atau eselon II.

Kepala Badan Kepegawaian (BKD) DKI Jakarta Maria Qibtya mengatakan, saat ini pihaknya masih membahas hukuman yang pas buat ratusan PNs itu yang dianggap tak disiplin pada arahan atasan.

"Tim sedang merumuskan, apakah yang 239 ini akan mendapat sanksi peringatan seperti apa, masih dalam bahasan," ujar Maria saat dikonfirmasi awak media, Selasa (18/5).

Baca Juga:

Hari Pertama Kerja Usai Libur Lebaran, 262 PNS DKI Tak Masuk Kantor

Maria menegaskan, instruksi resmi dari jajaran pimpinan bersifat wajib ditaati seluruh bawahan termasuk perintah ikut lelang jabatan eselon II ini. Jika ada pegawai yang berhalangan ikut setidaknya memberi lapor sebagai upaya menunjukkan iktikad baik.

"Ya kan kalau PNS dia harus taat apa yang sudah menjadi kewajibannya, termasuk instruksi, kan harus dilaksanakan," papar Maria.

Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan mengumpulkan 239 PNS di halaman Balai Kota DKI Jakarta. Anies pun marah kepada meraka karena dianggap tidak patuh pada instruksi lelang jabatan tersebut.

Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) bergegas meninggalkan kompleks Balaikota di Jakarta, Kamis (17/5/2018). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aa.
Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) bergegas meninggalkan kompleks Balaikota di Jakarta, Kamis (17/5/2018). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aa.

Orang nomor satu di Jakarta ini kesal lantaran mereka dianggap mampu menduduki jabatan yang dilelang, namun tidak menggubris arahan dari Sekda DKI.

"Kemarin Pak Gubernur ingatkan itu, Anda sebagai PNS harus taat aturan, jadi kalau Sekda sudah instruksikan dan wajibkan, anda mestinya ikut," papar Maria.

Baca Juga:

Lurah Tebet Timur Klaim Tak Ada PNS Ajukan SIKM untuk Mudik Lebaran


Adapun sebanyak 17 jabatan yang dilelang oleh Pemprov DKI, sebagai berikut:

- Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

- Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

- Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

- Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

- Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

- Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur

- Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara. (Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI Bantah Ratusan PNS Tak Ikut Lelang Jabatan Gegara TGUPP

#PNS DKI #DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pramono Batal Hentikan Uji Coba RDF Rorotan, Cuma Batasi Kapasitasnya
1.000 ton menjadi besaran maksimal yang tidak menghasilkan bau.
Dwi Astarini - 49 menit lalu
Pramono Batal Hentikan Uji Coba RDF Rorotan, Cuma Batasi Kapasitasnya
Indonesia
579 Ribu Orang Jakarta Obesitas, Saatnya Pemerintah Gencarkan Kampanye Kurangi Gula
Masyarakat banyak mengonsumsi makanan serta minuman yang mengandung kadar lemak, gula, dan garam tinggi.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
579 Ribu Orang Jakarta Obesitas, Saatnya Pemerintah Gencarkan Kampanye Kurangi Gula
Indonesia
DPRD DKI Akui Ada Pemangkasan Subsidi Transportasi Jakarta Tahun Depan
Namun, besaran penurunan anggaran belum bisa dipastikan.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
DPRD DKI Akui Ada Pemangkasan Subsidi Transportasi Jakarta Tahun Depan
Indonesia
Surat Pendaftaran Ulang Ditolak, Pemprov DKI bakal Kirim ke RT/RW
Langkah ini dilakukan agar tidak ada pedagang yang mengaku belum mendapat informasi terkait dengan penataan, terutama bagi mereka yang tidak aktif memantau media sosial.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
Surat Pendaftaran Ulang Ditolak, Pemprov DKI bakal Kirim ke RT/RW
Indonesia
Pramono Ingin Kota Tua Jadi Etalase Bagi Seni dan Budaya
Pemerintah DKI Jakarta akan menggandeng seniman-seniman dari kampus IKJ untuk menunjukan keahliannya di panggang Kota Tua.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
Pramono Ingin Kota Tua Jadi Etalase Bagi Seni dan Budaya
Indonesia
Dishub DKI Ingin Wujudkan Transportasi Lebih Hijau, Efisien, dan Inklusif
DKI Jakarta kini menempatkan Transjakarta sebagai tulang punggung mobilitas warga sekaligus model integrasi nasional.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
Dishub DKI Ingin Wujudkan Transportasi Lebih Hijau, Efisien, dan Inklusif
Indonesia
Revolusi Transportasi Jakarta: Transjakarta Jadi Penggerak Kota Hijau dan Cerdas
Konsep keberlanjutan Transjakarta dirumuskan dalam tiga nilai utama, yaitu bersih, berdaya, dan bestari.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
 Revolusi Transportasi Jakarta: Transjakarta Jadi Penggerak Kota Hijau dan Cerdas
Indonesia
Penyelidikan Penemuan 2 Kerangka Manusia Misterius di Kwitang Diambil Alih Polda Metro, Disebut Segera Terungkap
Pengambilalihan kasus dilakukan agar penyelidikan bisa berjalan lebih komprehensif mengingat kompleksitas temuan dan perlunya pemeriksaan forensik yang mendalam.
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Penyelidikan Penemuan 2 Kerangka Manusia Misterius di Kwitang Diambil Alih Polda Metro, Disebut Segera Terungkap
Indonesia
Pramono Janji Perbaiki Tanggul Baswedan yang Jebol 40 Meter
Perbaikan itu hanya sebagai upaya penanganan jangka pendek.
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Pramono Janji Perbaiki Tanggul Baswedan yang Jebol 40 Meter
Indonesia
Pemprov DKI bakal Lakukan Modifikasi Cuaca 25 Hari Mendatang, Tegaskan Dananya masih Ada
Pramono memastikan Pemprov DKI masih memiliki anggaran untuk mofidikasi cuaca dengan biaya mencapai Rp 200 juta sekali pelaksanaan.
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Pemprov DKI bakal Lakukan Modifikasi Cuaca 25 Hari Mendatang, Tegaskan Dananya masih Ada
Bagikan