Kritik Pembangunan IKN, Cak Imin: Padahal Bisa Bangun Sekolah dan Jalanan di Seluruh Kalimantan

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 22 Desember 2023
Kritik Pembangunan IKN, Cak Imin: Padahal Bisa Bangun Sekolah dan Jalanan di Seluruh Kalimantan

Muhaimin Iskandar. (Foto: MP/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengkritisi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Cak Imin melanjutkan, apabila pembangunan IKN hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa hampir Rp 500 triliun.

Baca Juga:

Momen Ganjar-Mahfud Sat-Set Tas-Tes Lewat Bahasa Isyarat


Ia kemudian membandingkan anggaran tersebut untuk membangun jalan di Kalimantan.

“Padahal 1 persen saja dari Rp 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres, membangun seluruh kota di Kalimantan beres," ujarnya saat debat Cawapres di JCC, Jakarta Pusat, Jumat (22/12).

Kemudian, jika sebagian kecil anggaran tersebut dipakai untuk membangun sekolah, bisa dilakukan di seluruh Kalimantan.

"Yang paling penting infrastruktur untuk SDM 3 persen saja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas," katanya.

Dia menyoroti kondisi ketimpangan yang ada di tanah air.

Menurut dia, 100 orang terkaya Indonesia masih lebih kaya dibanding 100 juta penduduk Tanah Air.

Baca Juga:

Paparkan Visi Misi, Gibran Yakin Indonesia akan Jadi Raja Energi Hijau Dunia


"Bayangkan, 100 orang (terkaya) Indonesia kekayaannya di atas 100 juta jumlah penduduk Indonesia," kata dia.

Menurut Cak Imin, hal itu perlu diatasi dengan perubahan yang ia ibaratkan sebagai "selepet sarung".

"Ini keadaan yang tidak adil, harus kita 'selepet'," ujar dia.

Perubahan itu akan dilakukan dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi kepada penduduk terkaya di Tanah Air.

Di sisi lain, Cak Imin akan mengurangi besaran pajak terhadap masyarakat kelompok menengah ke bawah.

"Kita punya keyakinan bahwa 100 yang kaya ini kita pajakin bersamaan dengan kita turunkan pajak kelas menengah di Indonesia," ucap dia. (Knu)

Baca Juga:

Cak Imin Serukan ‘Slepet’ Keadilan hingga Janjikan 5 Persen dari APBN untuk Anak Muda

#IKN Nusantara #Muhaimin Iskandar
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Cak Imin Dorong BGN Prioritaskan Produk Lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis
Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar minta Badan Gizi Nasional memastikan seluruh bahan pangan dan peralatan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berasal dari produk dalam negeri dan UMKM lokal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Cak Imin Dorong BGN Prioritaskan Produk Lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis
Indonesia
Cak Imin Imbau Penunggak Iuran BPJS Kesehatan Daftar Ulang Biar Bisa Diputihkan
Pemerintah akan memutihkan tunggakan 23 juta peserta BPJS Kesehatan mulai akhir 2025.
Wisnu Cipto - Rabu, 05 November 2025
Cak Imin Imbau Penunggak Iuran BPJS Kesehatan Daftar Ulang Biar Bisa Diputihkan
Indonesia
Presiden Setujui Program Latihan Kerja Kepala Keluarga Ekstrem Miskin, 4 Bulan Langsung Jadi Satpam
Pemerintah meluncurkan strategi baru pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program pelatihan kerja bagi kepala keluarga miskin ekstrem.
Wisnu Cipto - Rabu, 05 November 2025
Presiden Setujui Program Latihan Kerja Kepala Keluarga Ekstrem Miskin, 4 Bulan Langsung Jadi Satpam
Indonesia
23 Juta Tunggakan Peserta BPJS Kesehatan Dihapuskan, Ini Syarat Penerimanya
Program penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan ini akan dimulai pada akhir 2025
Wisnu Cipto - Rabu, 05 November 2025
23 Juta Tunggakan Peserta BPJS Kesehatan Dihapuskan, Ini Syarat Penerimanya
Indonesia
Cak Imin Tegaskan Pemerintah Bakal Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan, Tapi yang Mampu Wajib Bayar
Menko PM Cak Imin mengumumkan Program Penghapusan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan untuk 23 juta peserta BPU mulai akhir 2025
Angga Yudha Pratama - Rabu, 05 November 2025
Cak Imin Tegaskan Pemerintah Bakal Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan, Tapi yang Mampu Wajib Bayar
Indonesia
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
"Salah satu hal yang kerap menjadi persoalan adalah tata kelola komunikasi publik OIKN," kata Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Oktober 2025
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
Indonesia
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
Tambang-tambang ilegal itu beroperasi di wilayah delineasi IKN yang mencakup sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Oktober 2025
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
Indonesia
Bela Pesantren dari Serangan Video AI, Cak Imin Tegaskan Fitnah Digital tak akan Mempan
Tindakan tersebut bukan hanya bentuk fitnah, tetapi juga ancaman serius terhadap nilai-nilai keilmuan dan kebangsaan yang telah lama dijaga pesantren.
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
Bela Pesantren dari Serangan Video AI, Cak Imin Tegaskan Fitnah Digital tak akan Mempan
Indonesia
Hari Santri 2025: Cak Imin Ajak Santri Menerobos Belenggu Keterbatasan
Resolusi jihad kita hari ini melawan kemiskinan dan ketertinggalan.
Dwi Astarini - Kamis, 23 Oktober 2025
Hari Santri 2025: Cak Imin Ajak Santri Menerobos Belenggu Keterbatasan
Indonesia
Bukan Hanya Pesantren, Pemerintah Bakal Bangun Rumah Ibadah Rusak dan Roboh
Saat ini, Kementerian PU sedang mengaudit 80 pesantren yang masuk kategori paling rawan. Pemerintah pun akan terus menambah jumlah pesantren untuk mempercepat proses mitigasi.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 Oktober 2025
Bukan Hanya Pesantren, Pemerintah Bakal Bangun Rumah Ibadah Rusak dan Roboh
Bagikan