KPU DKI Distribusikan Logistik Pemilu 2024 Mulai Oktober


Ilustrasi Pemilu 2024. ANTARA/ilustrator/Kliwon
MerahPutih.com - Pendistribusian logistik Pemilu 2024 akan mulai dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta pada Oktober mendatang.
Ketua Divisi Perencanaan, Umum, dan Logistik KPU DKI Jakarta Nelvia Gustina mengatakan, logistik yang didistribusikan mulai dari kotak suara, bilik suara, hingga tinta.
Baca Juga:
Polri Pastikan Anggota Bertugas Amankan Pemilu 2024 Berusia Maksimal 50 Tahun
"Mekanisme pengiriman logistik pemilu dilakukan penyedia ke gudang KPU di tingkat kabupaten/kota," kata Nelvia di Jakarta Jumat (29/9).
Nelvia menuturkan, proses produksi logistik pemilu telah berlangsung sejak 25 September hingga 18 November mendatang. Meski proses produksi hingga November, ucap dia, distribusi logistik pemilu tetap dimulai Oktober, karena ada logistik yang sudah selesai diproduksi.
Baca Juga:
Jadi Kunci Pengamanan Pemilu 2024, Polri Diminta Petakan Potensi Konflik
Jumlah pengadaan logistik pemilu yang sudah dipesan melalui e-catalog untuk wilayah DKI mencapai 123.152 kotak suara. Sedangkan kotak suara cadangan berjumlah 88. Ada pula 123.064 bilik pemungutan suara dan 61.532 botol tinta pemilu.
Logistik pemilu berupa surat suara masuk pengadaan tahap kedua dan baru akan dicetak pada Desember 2023. Pengadaan logistik tahap kedua ini harus menunggu proses penetapan daftar calon tetap (DCT) yang memuat nama calon.
"Sejauh ini tidak ada kendala pengadaan logistik pemilu" pungkasnya. (Asp)
Baca Juga:
Bawaslu akan MoU dengan TNI-Polri untuk Wujudkan Kepastian Hukum di Pemilu 2024
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Rekayasa Lalin di TB Simatupang Bantu Urai Kemacetan, Pramono Sebut Perpanjang Diputuskan Besok

MPR Tanggapi Polemik Komeng dan Pramono soal Banjir, Sarankan Kolaborasi Selesaikan Bersama

Bus Transjakarta Kecelakaan di Cakung, 6 Orang Teluka

Jakarta masih Sering Kebakaran, Legislator PSI Pertanyakan Program 1 RT 1 APAR

F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans

Pramono Tanggapi Gerakan Publik Menolak Pejabat Pakai Strobo

Pemprov DKI Diminta Antisipasi Kebutuhan Pangan Jelang Nataru

Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan

KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat

KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
