Komisi I DPR Minta Kemenkominfo Pulihkan Pembatasan Medsos

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 23 Mei 2019
Komisi I DPR Minta Kemenkominfo Pulihkan Pembatasan Medsos

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari (foto:dpr)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika membatasi akses aplikasi perpesanan WhatsApp dan media sosial untuk sementara waktu hingga situasi dianggap aman dan kondusif.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mengaku memahami langkah yang diambil oleh pemerintah dengan melakukan pembatasan terhadap aplikasi sejumlah media sosial beberapa hari ini.

Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari
Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari. Foto: parlementaria.com

"Saya tahu bahwa langkah yang diambil memiliki tujuan positif demi kepentingan rakyat yang lebih luas," kata Abdul Kharis dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/5).

BACA JUGA: Amien Rais Sebut Polisi PKI, Tembaki Umat Islam Ugal-ugalan

Namun, legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah V ini pun meminta agar pemerintah yakni Kemenkominfo dapat segera memulihkan akses penggunaan media tersebut.

Pasalnya selain menganggu komunikasi antar pengguna, langkah yang diambil pemerintah tersebut juga merugikan sejumlah kalangan diantaranya jurnalis dan pengguna aplikasi online lainnya.

"Seharusnya bilamana ingin meredam dilakukan Filter saja bukan dibatasi hingga dimatikan sampai tidak berkomunikasi. Dalam tahapan ini banyak yang dirugikan seperti para Jurnalis dan pengguna jejaring online dalam usaha. Saya minta Menkominfo segera memulihkan karena situasi juga saat ini sudah kondusif, " kritik Kharis yang lolos menjadi legislator periode 2019-2024 ini.

Aplikasi Whatsapp

Soal banyaknya jurnalis yang menjadi korban kekerasan dalam melakukan peliputan beberapa hari kemarin. Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun menyampaikan keprihatinannya akan hal tersebut.

BACA JUGA: Prabowo-Sandi Lapor ke MK, Yusril: Mereka Harus Buktikan Kecurangan 17 Juta Suara

"Saya turut prihatin akan banyaknya teman-teman wartawan atau jurnalis yang menjadi korbam kekerasan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kami (DPR-red) berharap pihak berwajib dapat membantu untuk menyelidiki dan memberi keadilan bagi mereka (wartawan) ," pungkas Kharis. (pon)

#Media Sosial #Kementerian Komunikasi Dan Informatika
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pertamina Kasih Duit Rp 7 Juta Buat Netizen yang Unggah Citra Baik di Media Sosial
Pertamina memberikan imbalan Rp 7 juta bagi netizen yang mengunggah citra baiknya di media sosial. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Rabu, 29 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Pertamina Kasih Duit Rp 7 Juta Buat Netizen yang Unggah Citra Baik di Media Sosial
Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Indonesia
AMPG Laporkan Akun Medsos yang Hina Bahlil, Polda Metro Jaya Sebut Cuma Konsultasi
AMPG melaporkan sejumlah akun medsos yang menghina Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Polda Metro Jaya mengatakan, bahwa baru sebatas konsultasi hukum saja.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
AMPG Laporkan Akun Medsos yang Hina Bahlil, Polda Metro Jaya Sebut Cuma Konsultasi
Lifestyle
RIP Foto! Instagram Ganti Total Tampilan, Reels dan DM Jadi 'Anak Emas'
Adam Mosseri umumkan uji coba tampilan baru dengan tab khusus Reels dan DM
Angga Yudha Pratama - Senin, 13 Oktober 2025
RIP Foto! Instagram Ganti Total Tampilan, Reels dan DM Jadi 'Anak Emas'
Indonesia
Pimpinan MPR Dukung Penerapan Kebijakan Satu Orang Satu Akun Media Sosial
Senator daerah pemilihan Sulawesi Tengah itu juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, penyedia platform, dan masyarakat sipil dalam mengawal implementasi kebijakan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
Pimpinan MPR Dukung Penerapan Kebijakan Satu Orang Satu Akun Media Sosial
Indonesia
Marak Akun Palsu, Komisi I DPR Dorong Kampanye 1 Orang Punya 1 Akun Medsos
Komisi I DPR mendorong kampanye agar satu orang memiliki satu akun media sosial. Sebab, akun tersebut dimanfaatkan untuk menggiring opini hingga menyebarkan hoaks.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
Marak Akun Palsu, Komisi I DPR Dorong Kampanye 1 Orang Punya 1 Akun Medsos
Dunia
Sempat Disebut Meninggal Akibat Kebakaran, Istri Eks PM Nepal Masih Hidup, Dirawat Intensif
Khabarhub melapoorkan bahwa Rabilaxmi Chitrakar, dirawat intensif pada Rabu setelah mengalami luka bakar serius akibat kebakaran yang dipicu oleh para demonstran di rumahnya.
Frengky Aruan - Jumat, 12 September 2025
Sempat Disebut Meninggal Akibat Kebakaran, Istri Eks PM Nepal Masih Hidup, Dirawat Intensif
Dunia
Presiden Nepal Yakinkan Semua Pihak, Tuntutan Pengunjuk Rasa Akan Dipenuhi
Pernyataan itu disampaikan menyusul gelombang protes keras yang terjadi di Nepal sejak awal pekan, hingga membuatnya jatuhnya korban, yang meningkat menjadi 34 orang tewas
Frengky Aruan - Jumat, 12 September 2025
Presiden Nepal Yakinkan Semua Pihak, Tuntutan Pengunjuk Rasa Akan Dipenuhi
Indonesia
Klarifikasi Unggahan Anaknya Soal Lengserkan CIA, Menkeu Purbaya: Dia Anak Kecil, Tak Tau Apa-Apa
Purabaya menegaskan kejadian ini menjadi pelajaran baginya dan keluarga untuk menjaga sikap maupun ucapan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
Klarifikasi Unggahan Anaknya Soal Lengserkan CIA, Menkeu Purbaya: Dia Anak Kecil, Tak Tau Apa-Apa
Dunia
19 Tewas dalam Demonstrasi Tolak Larangan Medsos dan Serukan Penindakan Korupsi, Perdana Menteri Nepal Mundur
Demonstrasi, yang disebut sebagai protes Generasi Z, dimulai setelah pemerintah memblokir platform seperti Facebook, X, dan YouTube, dengan alasan perusahaan-perusahaan itu gagal mendaftar dan tunduk pada pengawasan pemerintah.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
19 Tewas dalam Demonstrasi Tolak Larangan Medsos dan Serukan Penindakan Korupsi, Perdana Menteri Nepal Mundur
Bagikan