Kartu Kendali Pembelian Solar Mulai Digunakan di Kalimantan Timur

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 05 April 2022
Kartu Kendali Pembelian Solar Mulai Digunakan di Kalimantan Timur

Antrean truk pembeli solar. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Drama antrean solar yang makin panjang hingga sampai perlu waktu 3 hari 3 malam untuk bisa sampai di depan nozle selang pengisi di SPBU, membuat Pertamina melakukan pengendalian penjualan BBM Subsidi terutama solar.

Pertamina Patra Niaga Kalimantan mulai membagikan dan mewajibkan pembelian solar bersubsidi dengan kartu kendali. Sedikitnya, 36 ribu kartu kendali pembelian solar subsidi akan dibagikan di Kalimantan Timur hingga akhir tahun ini.

Baca Juga:

Pertamax Naik, Ini Daftar Harga BBM Terbaru di Indonesia

"Saat ini baru 10 ribu kartu di Balikpapan dan Samarinda,” kata General Manager (GM) Patra Niaga Kalimantan Freddy Anwar, di Balikpapan, Senin (5/4).

Kota berikutnya yang jadi sasaran pembagian kartu kendali adalah Bontang, dan seterusnya kota-kota lain di Kalimantan Timur. Dan pada saat yang sama juga dibagikan kartu kendali untuk konsumen di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Kartu kendali ini khusus untuk kendaraan bermesin diesel angkutan penumpang dan angkutan barang non-pertambangan dan perkebunan. Truk atau kendaraan industri, terutama pertambangan dan perkebunan dilarang menggunakan solar subsidi seharga Rp 5.150 per liter ini.

Direktur Penunjang Bisnis Pertamina Persero Dedi Sunardi menunjukkan kartu kendali untuk pembelian solar subsidi. (ANTARA/HO-Patra Niaga)
Direktur Penunjang Bisnis Pertamina Persero Dedi Sunardi menunjukkan kartu kendali untuk pembelian solar subsidi. (ANTARA/HO-Patra Niaga)

Kartu kendali adalah kartu yang digunakan untuk mencatat pembelian solar bersubsidi. Pada kartu tersebut tercantum nomor polisi kendaraan dan jenis kendaraannya. Setiap kali membeli solar bersubsidi di SPBU, petugas akan mencatat jenis kendaraan dan nomor polisinya, berikut jumlah pembeliannya.

Aturan kartu kendali ini berpasangan dengan aturan pembatasan pembelian solar subsidi dan siapa saja yang berhak membeli solar subsidi tersebut. Di Balikpapan, misalnya, sebuah truk kapasitas tangki BBM 200 liter hanya boleh membeli solar subsidi sekali sehari sejumlah kapasitas tangkinya itu.

Dengan kartu kendali, Pertamina berharap bisa mencegah yang tidak berhak ikut menikmati solar subsidi dan yang berhak bisa mendapatkan haknya.

"Mudah-mudahan ini efektif," harap Freddy dikutip Antara.

PT Pertamina memprediksi, konsumsi BBM Solar Bersubsidi berpotensi terus meningkat melebihi kuota yang ditetapkan pada tahun 2022. Kuota solar khusus sektor ritel yang tahun ini dipatok sebesar 14,09 juta kiloliter (kl). Tapi diprediksi akan naik ke 16 juta kiloliter atau sampai akhir tahun ada peningkatan 14 persen kuotanya. (*)

Baca Juga:

Pertalite Resmi Gantikan Premium Jadi BBM Penugasan

#BBM #Subsidi #BBM Bersubsidi #Pertamina
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
BBM B50 Meluncur 1 Juli 2026, Simak 4 Fakta dan Keunggulannya
BBM B50 akan meluncur 1 Juli 2026 mendatang. Namun, ada empat fakta dan keunggulan yang wajib diketahui.
Soffi Amira - Rabu, 17 Juni 2026
BBM B50 Meluncur 1 Juli 2026, Simak 4 Fakta dan Keunggulannya
Berita
BBM Jenis Baru B50 Meluncur 1 Juli 2026, Ini Fakta yang Perlu Diketahui
Pemerintah akan meluncurkan BBM jenis baru B50 mulai 1 Juli 2026. Simak pengertian biodiesel B50, manfaat, spesifikasi, dan perbedaannya dengan B40.
ImanK - Selasa, 16 Juni 2026
BBM Jenis Baru B50 Meluncur 1 Juli 2026, Ini Fakta yang Perlu Diketahui
Indonesia
Harga Pertamax Naik, DPR Ingatkan Tarif Listrik dan LPG Subsidi Terancam Terdampak
Kenaikan harga Pertamax masih menjadi polemik. DPR mengingatkan tarif listrik hingga LPG subsidi ikut terdampak.
Soffi Amira - Minggu, 14 Juni 2026
Harga Pertamax Naik, DPR Ingatkan Tarif Listrik dan LPG Subsidi Terancam Terdampak
Indonesia
Harga Pertamax Naik, Pemerintah Wajib Lindungi Kuota Pertalite
Lebih lanjut, ia mengingatkan pemerintah agar tidak mengusik keberadaan BBM bersubsidi dalam waktu dekat
Angga Yudha Pratama - Minggu, 14 Juni 2026
Harga Pertamax Naik, Pemerintah Wajib Lindungi Kuota Pertalite
Indonesia
Stok Pertalite Melimpah, Pertamina Minta Warga Mampu Tahu Diri
Pertamina Patra Niaga terus mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok energi melalui dukungan infrastruktur terminal BBM, lembaga penyalur dan penyimpanan, armada distribusi, serta sistem monitoring yang terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 13 Juni 2026
Stok Pertalite Melimpah, Pertamina Minta Warga Mampu Tahu Diri
Indonesia
QR Code MyPertamina Bakal Berubah-ubah, BPH Migas Perketat Pembelian BBM Subsidi
Pemerintah akan mengubah QR Code di MyPertamina. Nantinya, pembelian BBM subsidi akan diperketat.
Soffi Amira - Jumat, 12 Juni 2026
QR Code MyPertamina Bakal Berubah-ubah, BPH Migas Perketat Pembelian BBM Subsidi
Fun
BAIC BJ30 Hybrid Jadi Solusi di Tengah Kenaikan Harga BBM, Konsumsi Tembus 15,5 Km per Liter!
BAIC BJ30 Hybrid bisa menjadi solusi di tengah kenaikan harga BBM. Konsumsi BBM mobil ini menembus 15,5 km per liter.
Soffi Amira - Jumat, 12 Juni 2026
BAIC BJ30 Hybrid Jadi Solusi di Tengah Kenaikan Harga BBM, Konsumsi Tembus 15,5 Km per Liter!
Indonesia
Pemerintah Pastikan Harga Pertalite dan Biosolar Tidak Naik, Bahlil Ungkap Alasannya
Pemerintah memastikan harga Pertalite dan Biosolar tidak naik. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan alasannya.
Soffi Amira - Jumat, 12 Juni 2026
Pemerintah Pastikan Harga Pertalite dan Biosolar Tidak Naik, Bahlil Ungkap Alasannya
Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
Gugat UU Migas ke MK, Pemohon Persoalkan Penetapan Harga BBM yang Mengacu Harga Global
MK menggelar sidang uji materi UU Migas. Pemohon menilai mekanisme penetapan harga BBM yang mengacu harga minyak global bertentangan dengan amanat konstitusi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
Gugat UU Migas ke MK, Pemohon Persoalkan Penetapan Harga BBM yang Mengacu Harga Global
Bagikan